Pada 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia. Dalam pidatonya ia mengusulkan satu nama bagi dasar negara Indonesia: Pancasila. Meskipun dalam usulan awal, urutan dan isi sila-silanya belum seperti versi yang kita terima hari ini. Para pendiri bangsa di BPUK kemudian membahas dan merumuskannya hingga menjadi Pancasila Dasar Negara. Namun, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya ada Jejak Buddha dalam Pancasila. Jejak itu terentang dari Tri Pitaka, Sutra Prajnaparamitha, relief Borobudur, kakawin Sutasoma, hingga akhirnya tiba di ruang sidang para pendiri bangsa.
Dari Mana Kata Pancasila Berasal?
Jauh sebelum Indonesia berdiri, istilah pancasila telah dikenal terlebih dahulu dalam Agama Buddha secara global. Baik dalam kanon Sanskerta maupun Pali, panca berarti lima, sementara sila berarti pedoman moral atau etika hidup bajik.
Dalam Buddhadharma, Pancasila adalah lima pedoman dasar kemoralan yang terdiri dari menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, kebohongan, dan zat yang melemahkan kesadaran. Kelimanya bukan sekadar komitmen moral keagamaan, melainkan fondasi etis agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dengan semua makhluk. Inilah jejak Buddha dalam Pancasila yang paling jelas, tapi jarang disampaikan.
Karena itu, ketika Soekarno menggunakan istilah tersebut, ia sebenarnya sedang mengambil satu kata yang telah hidup lama dalam peradaban. Pancasila tidak lahir dari ruang kosong. Ia membawa memori sejarah dan lapisan filsafat yang telah berusia berabad-abad. Apalagi kalau mengingat bahwa Buddhadharma pernah demikian mengakar di Nusantara. Sehingga wajar jika ada jejak Buddha dalam Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara, adalah lima prinsip dasar yang menjadi kompas moral kewarganegaraan bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa cerdas dan spiritualnya Soekarno dan para pendiri bangsa di BPUPK, yang berhasil menggali 5 nilai-nilai dari bumi Nusantara dan membungkusnya dengan istilah Pancasila.
Jejak Buddha dalam Pancasila: Bhinneka Tunggal Ika
Hubungan antara Pancasila dan Buddha tidak berhenti pada istilah “Pancasila”. Semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, juga lahir dari tradisi Buddhis Nusantara.
Kalimat itu berasal dari kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Tantular adalah seorang intelektual sekaligus pejabat tinggi Agama Buddha. Ia menggubah kisah Sutasoma, ke dalam bentuk kakawin sekira tahun 1365-1389. Inilah jejak Buddha dalam Pancasila, yang masih terlihat jelas. Namun, sesungguhnya sumber kisah Sutasoma, yang digubah Tantular, jauh lebih tua. Ia merupakan bagian dari kitab suci umat Buddha, Tripitaka. Tepatnya pada bagian Jataka, yang membahas kehidupan-kehidupan lampau Siddhartha Gautama sebagai calon Buddha (Bodhisatwa).
Dalam sastra Jawa Kuno, Kakawin adalah puisi naratif panjang yang terikat aturan metrum (panjang pendek suku kata) tertentu, yang diadaptasi dari tradisi puisi India (Kavya). Maka kata Bhinna Ika Tunggal Ika disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular. Kata ini jika diterjemahkan berarti, “Yang Beragam Itu, Yang Tunggal (juga) Itu.” Konteksnya adalah Agama Buddha dan Agama Siwa pada masa itu, sehingga ia menutupnya dengan tan hana dharma mangrwa, tiada kebenaran yang bersifat dualitas. Kebenaran Siwa dan Kebenaran Buddha, tidak berhadapan melainkan bagian dari kebenaran sejati.
Jadi keberagaman dan ketunggalan bukan sesuatu yang berbeda. Bukan dua kutub diametral yang saling berhadapan, melainkan saling mengandalkan, saling menghidupi. Ini membawa kita kepada konsep Pratityasamutpada atau Patticasamupada dari Buddha, yakni segala sesuatu ada karena interdependen atau salingketergantungan. Tidak ada keberagaman tanpa ketunggalan dan sebaliknya. Dalam konteks ini jejak Buddha dalam Pancasila kembali tampak melalui semboyan nasional kita.
Jejak Buddha dalam Pancasila: Prajnaparamitha dan Nagarjuna
Menurut Nagarjuna, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar berdiri sendiri dan kekal. Segala sesuatu hadir karena keterhubungan dengan yang lain. Maka ada ungkapan, kita bisa melihat semesta dalam secangkir teh. Bayangkan secangkir teh. Di dalamnya ada matahari, hujan, tanah, petani, waktu, pengiriman, kemasan, dan berbagai faktor lain di alam semesta ini, yang membuat ia bisa terhidang di hadapan kita. Tanpa semua itu, secangkir teh yang persis sama, tidak mungkin ada.
Indonesia dan Jalan Tengah
Karena itu, jalan tengah bukan sekadar kompromi antara dua kutub. Jalan tengah adalah cara melihat bahwa keberagaman dan ketunggalan bukan sebagai sesuatu yang berhadapan. Melainkan fenomena yang saling menopang. Jalan tengah bukanlah jalan diantara dua kutub, tetapi jalan yang melampaui keduanya. Posisi Pancasila juga kerap disebut sebagai jalan tengah, apalagi ketika masa perang dingin dimana polarisasi politik dunia demikian membelah kehidupan. Bung Karno dengan percaya diri membawa Pancasila ke panggung dunia pada masa itu.
Salah satu dokumen paling penting yang memperlihatkan posisi internasional Pancasila adalah pidato Presiden Soekarno berjudul To Build the World Anew (Membangun Dunia Kembali) yang disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB ke-15 di New York pada 30 September 1960. Arsip pidato ini kini telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World atau Warisan Ingatan Dunia.
Pidato tersebut lahir dalam konteks dunia yang sedang terbelah oleh Perang Dingin antara Blok Barat yang kapitalis-liberal dan Blok Timur yang komunis. Di tengah tekanan untuk memilih salah satu kubu, Soekarno justru menolak dikotomi tersebut dan menawarkan jalan yang menurutnya lebih sesuai bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang baru merdeka.
Dalam pidatonya, Soekarno secara langsung menanggapi pandangan filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang melihat dunia hanya bergerak di antara dua poros ideologi besar. Bung Karno berkata:
“Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika… Kami tidak mengikuti Manifesto Komunis ataupun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Kami mencari jalan kami sendiri… Kami menyebutnya Pancasila.”
Melalui pidato ini, Pancasila diperkenalkan kepada dunia internasional bukan sekadar sebagai dasar negara Indonesia, melainkan sebagai gagasan politik yang mencoba menghindari ekstremitas dua blok besar dunia. Banyak penafsir kemudian melihat Pancasila sebagai bentuk sintesis kreatif: mengambil unsur demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan tanpa sepenuhnya terjebak dalam pertarungan ideologi Barat maupun Timur.
Karena itu, To Build the World Anew sering dipandang sebagai salah satu pernyataan politik internasional paling penting dari Soekarno. Pidato ini tidak hanya berbicara tentang Indonesia, tetapi juga tentang upaya membangun tata dunia baru yang lebih adil bagi bangsa-bangsa pascakolonial.
Jalan Tengah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Para pendiri bangsa setelah berbagai dinamika, memilih rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Tuhan Yang Maha Esa”. Pilihan kata ini penting, dan menunjukkan kewaskitaan para pendiri bangsa. “Ketuhanan” lebih terbuka sebagai prinsip bersama, sehingga tersedia ruang bagi semua agama, termasuk berbagai agama lokal Nusantara untuk berdiri setara sebagai warga negara. Meskipun sampai hari ini, agama-agama lokal masih dibedakan dengan 6 agama lainnya.
Ditambah lagi, sila pertama diakhiri dengan kata Esa. Kata yang selama ini dipahami sebagai “satu” sebagaimana ditetapkan dalam KBBI. Padahal dalam khazanah Jawa kuno kata Esa (Pali), atau Esha (Sansekerta), satu adalah Eka, bukan Esa. Arti kata esa sesungguhnya adalah “ini” atau “inilah” bersifat demonstratif menunjuk pada sesuatu yang sedang dihadirkan. Dalam Dhammapada misalnya terdapat kalimat: esa maggo visuddhiya yang kalau diterjemahkan menjadi “inilah jalan menuju pemurnian.”
Maka ketika para pendiri bangsa memilih rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menarik bahwa yang digunakan bukan “eka”, melainkan “esa”. Pilihan ini menunjukkan kesadaran akan kebhinnekaan di Hindia Belanda kala itu. Sehingga mereka tidak memilih konsep tuhan atau bertuhan yang tunggal, melainkan yang inklusif dan universal. Usulan awal Soekarno adalah Ketuhanan Yang Berkebudayaan, ini bahasa lain dari Ketuhanan Yang Maha Esa.
Maka tiap-tiap kebudayaan dapat memiliki ketuhanannya masing-masing, dan negara menghormati keberagaman tersebut. Dalam konteks ini, “Esa” menjadi semacam penunjukan. Bukan objek yang selesai dijelaskan, melainkan sesuatu yang hanya dapat ditunjuk: “ini”, “yang demikian itu”, as it is. Ketuhanan yang demikian adanya (karena tidak terdeskripsikan oleh kata-kata), yang bisa berbeda-beda bagi setiap kelompok bahkan individu sekalipun.
Inilah jejak Buddha dalam Pancasila yang lain. Pembacaan semacam ini terasa dekat dengan konsep tathata — “thusness” atau “demikian adanya”. Realitas tertinggi tidak dipahami sebagai sosok yang dapat dipersonifikasi, tetapi sebagai kenyataan yang hadir apa adanya, melampaui kategorisasi manusia. Melampaui kata-kata.
Karena itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mungkin dapat dibaca sebagai ruang metafisis terbuka: penunjukan kepada Yang Mutlak, yang hanya dapat dihadirkan, tetapi tidak pernah sepenuhnya dapat selesai dijelaskan.
Pancasila lahir sebagai ruang bersama
Di tengah meningkatnya polarisasi dan pertentangan identitas, warisan filsafat ini terasa kembali relevan. Indonesia tidak dibangun untuk menyeragamkan semua orang. Persatuan tidak lahir karena perbedaan dihapuskan, melainkan karena perbedaan itu sendiri diterima sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Mungkin karena itulah jejak Buddha dalam Pancasila tetap penting untuk dipahami hari ini oleh kita semua. Untuk mengingatkan bahwa akar kebangsaan Indonesia sesungguhnya dibangun di atas dialog, keterhubungan, dan jalan tengah bagi keberagaman Indonesia. Hal yang patut juga diperhatikan didalami lembaga negara seperti BPIP, untuk pengembangan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.
