Nagarjuna, Madhyamaka, dan Sunyata: Fondasi Rasional Buddhadharma

By Eddy Setiawan -
0
Ikonografi Nagarjuna dalam tradisi Buddhadharma Mahayana. Nagarjuna dan Madhyamaka.
Nagarjuna kerap digambarkan lengkap dengan naga. Nagarjuna dan Madhyamaka mencakup sunyata, dua kebenaran dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

Pengantar

Nagarjuna adalah filsuf Buddhis abad ke-2 Masehi yang merumuskan Madhyamaka (Jalan Tengah), sebuah sistem pemikiran yang menegaskan bahwa semua fenomena bersifat sunyata—yakni kosong dari keberadaan yang berdiri sendiri. Namun, penting ditegaskan bahwa sunyata bukanlah “pandangan tentang realitas”, melainkan kritik terhadap semua pandangan tentang realitas itu sendiri (Cheng, 1982).

Melalui pemikiran ini, ia tidak hanya menafsirkan ulang ajaran Buddha, tetapi juga membangun fondasi rasional Buddhadharma yang memengaruhi hampir seluruh tradisi Mahayana hingga saat ini.

Siapa Nagarjuna?

Nagarjuna hidup sekitar abad ke-2 M di India Selatan dan dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Buddhisme. Ia sering disebut sebagai “Buddha kedua” karena keberhasilannya merumuskan kembali inti ajaran Buddha dalam bentuk filsafat yang sistematis.

Berbeda dari banyak filsuf lain, ia tidak berusaha membangun teori metafisika baru. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa hampir semua klaim tentang realitas mengandung kontradiksi jika dipahami sebagai kebenaran absolut.

Dalam salah satu teks pentingnya bahkan ditegaskan:

“Saya tidak memiliki posisi apa pun untuk dipertahankan” (Nagarjuna dalam Vigrahavyavartani; Cheng, 1982).

Pendekatan ini menjadikannya sebagai tokoh yang bukan sekadar menjelaskan realitas, tetapi membongkar cara kita memahami realitas itu sendiri. Untuk memahami lebih jauh tentang latar belakang tokoh ini, lihat pembahasan lengkap dalam artikel Nagarjuna: Filsuf Buddhis dan Pengaruhnya

Apa Itu Madhyamaka (Jalan Tengah)?

Madhyamaka berarti “Jalan Tengah”, tetapi bukan sekadar kompromi antara dua pandangan. Ia adalah kritik terhadap dua ekstrem utama:

  • Eternalisme → keyakinan bahwa sesuatu memiliki esensi tetap
  • Nihilisme → keyakinan bahwa tidak ada apa pun yang benar-benar ada

Nagarjuna menunjukkan bahwa kedua ekstrem ini sama-sama bermasalah secara logis dan filosofis (Garfield, 1995).

Melalui metode dialektika yang disebut prasanga, ia memperlihatkan bahwa setiap pandangan yang dianggap mutlak akan berujung pada kontradiksi (Cheng, 1982).

Dengan demikian, Madhyamaka bukan sekadar teori, melainkan:

metode kritis untuk membebaskan pikiran dari keterikatan terhadap konsep

Penjelasan lebih mendalam tentang filsafat Jalan Tengah dapat dibaca pada artikel Apa Itu Madhyamaka? Filsafat Jalan Tengah Nagarjuna

Apa Itu Sunyata (Kekosongan)?

Sunyata adalah konsep inti dalam ajaran Nagarjuna, tetapi sering disalahpahami sebagai “ketiadaan”.

Dalam teks klasik dijelaskan:

“Apa pun yang muncul secara bergantung, itulah yang disebut kekosongan; itulah Jalan Tengah” (Cheng, 1982).

Artinya:

  • sesuatu ada karena bergantung pada sebab dan kondisi (kesalingtergantungan)
  • sesuatu kosong karena tidak memiliki keberadaan mandiri

Dengan demikian:

kekosongan bukan berarti tidak ada, tetapi berarti tidak berdiri sendiri

Konsep ini memiliki implikasi luas:

  • ontologis → tidak ada esensi tetap
  • epistemologis → pengetahuan bersifat konstruktif
  • etis → membuka ruang bagi welas asih (karuna)

Uraian lengkap tentang konsep kekosongan dapat dilihat dalam artikel Apa Itu Sunyata: Filsafat Kekosongan dalam Agama Buddha.

Metode Filsafat Nagarjuna

Ia menggunakan pendekatan yang unik dalam sejarah filsafat:

1. Prasanga (reduksi ke absurditas)

Setiap klaim diuji hingga menunjukkan kontradiksi internal.

2. Vitanda (refutasi murni)

Tidak membangun posisi sendiri, hanya membongkar posisi lain (Cheng, 1982).

3. Kritik terhadap esensialisme

Konsep seperti sebab-akibat, identitas, dan eksistensi ditunjukkan tidak memiliki dasar absolut.

Pendekatan ini membuat Madhyamaka menjadi salah satu bentuk rasionalitas paling radikal dalam sejarah pemikiran manusia.

Dua Tingkat Kebenaran

Nagarjuna membedakan dua tingkat kebenaran:

  1. Kebenaran konvensional (samvrti)
    → dunia sehari-hari, bahasa, konsep
  2. Kebenaran ultim (paramartha)
    → kekosongan dari semua konstruksi

Namun, berbeda dari metafisika klasik:

  • tidak ada realitas “di balik” fenomena
  • fenomena itu sendiri adalah realitas ketika dipahami sebagai kosong

Tanpa memahami dua kebenaran ini, ajaran Buddha tidak dapat dipahami secara mendalam (Cheng, 1982).

Apakah Sunyata Itu Nihilisme?

Tidak.

Filsuf besar Buddhis ini secara tegas menolak nihilisme. Sunyata bukan:

  • ketiadaan
  • teori metafisika baru
  • atau kebenaran absolut

Bahkan, menganggap sunyata sebagai realitas tetap adalah kesalahan.

Analogi klasik menyebut:

memahami kekosongan secara keliru seperti memegang ular dari ekornya—berbahaya (Cheng, 1982).

Pengaruh Nagarjuna dalam Dunia Buddhis

Pemikirannya menjadi fondasi bagi:

  • Tibet → Prasangika & Svatantrika
  • Tiongkok → Sanlun
  • Jepang → Zen dan Tendai

Ia secara luas dianggap sebagai fondasi filosofis utama Buddhadharma Mahayana (Williams, 2009).

Relevansi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks, pemikirannya menawarkan:

  • kritik terhadap absolutisme
  • dasar filosofis untuk pluralisme
  • cara berpikir relasional dalam kebangsaan
  • Buddhadharma sebagai rasionalitas kritis

Institut Nagarjuna menempatkan ajaran ini sebagai dasar pengembangan kajian Buddhadharma yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

FAQ

Apa itu sunyata?
Sunyata adalah konsep dalam Buddhisme yang menyatakan bahwa semua fenomena tidak memiliki keberadaan mandiri, melainkan muncul karena sebab dan kondisi.

Apakah Nagarjuna nihilis?
Tidak. Nagarjuna menolak nihilisme dan juga menolak pandangan absolut tentang keberadaan. Ia mengajarkan Jalan Tengah yang menghindari kedua ekstrem tersebut.

Apa itu Madhyamaka?
Madhyamaka adalah filsafat Jalan Tengah yang dirumuskan oleh Nagarjuna, yang membongkar semua pandangan ekstrem tentang realitas melalui analisis kritis.

Mengapa Nagarjuna penting?
Karena ia memberikan fondasi filosofis yang sistematis bagi Buddhadharma dan memengaruhi hampir seluruh tradisi Buddhisme Mahayana hingga saat ini.

Referensi

Cheng, Hl 1982, Nagarjuna’s Twelve Gate Treatise, D. Reidel, Dordrecht, Holand.

Garfield, JL 1995, The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nagarjuna’s Mulamadhyamakakarika Oxford University Press, New York.

Robinson, R 1967, Early Madhyamika in India and China, The University of Wisconsin Press, Madison, Amerika.

Westerhoff, J 2009, Nagarjuna’s Madhyamaka: A Philosophical Introduction, Oxford University Press, Oxford.

Williams, P 2009, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations. 2nd ed., Routledge, London.

Borobudur: Sistem atau Pengalaman?

By Eko Nugroho Rahardjo -
0
Borobudur: Sistem atau Pengalaman? Sebuah Resensi Kritis atas Buku Borobudur Biara Himpunan Kebajikan Sugata karya Hudaya Kandahjaya

Resensi Kritis atas Buku Borobudur                              Karya Hudaya Kandahjaya

Buku Borobudur: Biara Himpunan Kebajikan Sugata ini akan dibaca dari sudut pandang Borobudur sebagai kamulan bhūmisambhāra. Sumber penghimpunan daya kebajikan dan daya pengetahuan atau kewaskitaan. Sekilas, posisi ini tampak sejalan dengan judul yang diusung Hudaya. Keduanya sama-sama berbicara tentang “penghimpunan kebajikan,” seolah berdiri di tanah yang sama.

Namun justru di situlah persoalannya bermula. Kesamaan istilah dapat mengaburkan pandangan. Ia memberi kesan keselarasan, padahal cara kerjanya bisa berlawanan arah. Apa yang dalam judul tampak sebagai “himpunan kebajikan” dapat dengan mudah bergeser menjadi ‘himpunan konsep’—tertata, rapi, dan meyakinkan, tetapi berjarak dari denyut pengalaman itu sendiri.

Di tangan Hudaya, Borobudur dibaca sebagai sistem: sesuatu yang dapat dijelaskan, dipetakan, dan ditata dalam kerangka konseptual yang utuh. Ini adalah kekuatan sekaligus batasnya. Sebab ketika Borobudur terlalu cepat dipahami sebagai sistem, ia berisiko berhenti sebagai pengalaman.

Sementara dari sudut pandang Borobudur sebagai kamulan bhūmisambhāra, penghimpunan tidak pernah berhenti pada pemahaman. Ia terjadi sebagai laku—dalam cara batin melihat, terguncang, melepaskan, dan berubah. Ia tidak terkumpul sebagai pengetahuan yang dimiliki, tetapi sebagai kewaskitaan (prajnya) yang mengurai keterikatan.

Di sini perbedaannya menjadi tegas:

  • Yang satu mengumpulkan makna, yang lain meluruhkan “yang ingin mengumpulkan” — membongkar reifikasi, pemadatan yang diam-diam membentuk “sesuatu” untuk digenggam.
  • Yang satu membangun keterpahaman, yang lain justru menguji apakah masih ada yang perlu dipertahankan sebagai “pemahaman”.

Maka resensi ini tidak berdiri untuk menegaskan siapa yang benar. Ia justru bergerak di celah ketegangan itu—menunjukkan bahwa kesamaan bahasa tidak selalu berarti kesamaan jalan. Dan bahwa dalam membaca Borobudur, yang paling halus bukanlah apa yang tampak berbeda, melainkan apa yang tampak sama, tetapi bekerja dengan cara yang bertolak belakang.

Walau bagaimanapun, buku Hudaya Kandahjaya menghadirkan satu usaha serius untuk memahami Borobudur sebagai bangunan makna, bukan sekadar susunan batu. Buku ini tidak melihat Borobudur sebagai objek wisata atau peninggalan sejarah semata, tetapi sebagai sebuah sistem spiritual yang utuh. Di sinilah kekuatan sekaligus keterbatasannya bermula.

Pendekatan Dasar: Borobudur sebagai Sistem Kosmik

Hudaya membaca Borobudur sebagai sebuah mandala besar—suatu representasi kosmos Buddhadharma dalam bentuk arsitektur. Ia mengaitkan prasasti, teks, dan simbol menjadi satu kesatuan yang koheren. Borobudur dipahami sebagai perwujudan ajaran tingkat tinggi, termasuk konsep bodhisatwa, tathagata, dan mandala.

Pendekatan ini bersifat tekstual dan simbolik. Artinya, makna Borobudur ditarik dari jaringan konsep yang sudah dikenal dalam tradisi Buddhadharma, lalu diproyeksikan kembali ke struktur bangunan. Hasilnya adalah sebuah pembacaan yang sangat terstruktur:

  • Angka-angka tidak dianggap kebetulan
  • Posisi arca dimaknai sebagai bagian dari sistem
  • Keseluruhan candi dipahami sebagai satu rancangan spiritual yang utuh

Pendekatan ini memberikan kesan bahwa Borobudur adalah “bahasa yang telah selesai ditulis”—tinggal dibaca dengan kunci yang tepat.

Kekuatan: Kedalaman Simbolik dan Keutuhan Visi

Kelebihan utama pendekatan Hudaya adalah kemampuannya mengangkat Borobudur dari benda menjadi makna. Ia menunjukkan bahwa bentuk adalah simbol, struktur adalah ajaran dan arsitektur adalah bahasa. Dengan cara ini, Borobudur tidak lagi diam. Ia menjadi teks yang berbicara.

Selain itu, pendekatan ini juga menghubungkan Borobudur dengan jaringan besar Buddhadharma lintas wilayah. Borobudur tidak diposisikan sebagai fenomena lokal semata, tetapi sebagai bagian dari arus pemikiran yang lebih luas. Secara intelektual, pendekatan ini kuat. Ia konsisten, sistematis, dan berupaya menjelaskan detail secara menyeluruh. Bagi pembaca, ini memberi rasa kepastian—seolah semua bagian menemukan tempatnya.

Keterbatasan: Ketika Sistem Menjadi Terlalu Penuh

Namun justru di sinilah muncul pertanyaan yang lebih halus—dan perlu ditegaskan dengan lebih tajam. Ketika segala sesuatu dijelaskan sebagai bagian dari sistem, ada risiko bahwa pengalaman langsung menjadi tersisih. Pendekatan ini tidak sekadar deskriptif, tetapi cenderung normatif: seolah Borobudur harus dibaca sebagai sistem tertentu agar bermakna.

Pendekatan ini bergerak dari atas ke bawah: konsep ditentukan terlebih dahulu, lalu bangunan dibaca agar sesuai dengan konsep itu. Misalnya, ketika jumlah arca dihitung dan diselaraskan menjadi 729 melalui konstruksi matematis tertentu, lalu dikaitkan dengan sistem mandala dan bilangan simbolik, muncul kesan bahwa seluruh kompleks sejak awal dirancang sebagai satu skema numerologis yang presisi. Ini memberi keindahan intelektual, tetapi sekaligus membuka pertanyaan: apakah ini pembacaan yang ditemukan, atau pembacaan yang dibentuk?

Di titik ini, Borobudur berisiko berubah dari ruang pengalaman menjadi objek sistematisasi. Ia tidak lagi “ditemui”, tetapi “disusun kembali”. Ada kecenderungan over-koherensi—seolah semua elemen sejak awal dirancang dalam kesempurnaan sistematis. Padahal dalam kenyataan sejarah dan praktik pembangunan monumen besar, sering terjadi penyesuaian bertahap, perubahan desain dan kompromi teknis. Dan kita tahu Borobudur dalam proses pembangunannya butuh setidaknya tiga generasi. Di rentang waktu yang demikian panjang segala kemungkinan dan penyesuaian atau perubahan konsep bisa saja terjadi.

Dengan kata lain, keteraturan yang sangat rapi dalam pembacaan bisa jadi lebih mencerminkan cara berpikir penafsir daripada kondisi historis yang sebenarnya.  Di sinilah kritik utama perlu diletakkan: bukan bahwa sistem itu salah, tetapi bahwa sistem itu mungkin terlalu cepat dianggap total keseluruhan ide yang sempurna sejak awal hingga akhir. Dalam perspektif Buddhadharma, kecenderungan memadatkan realitas menjadi sesuatu yang tampak tetap dan koheren ini dapat dibaca sebagai bentuk reifikasi—sebuah kecenderungan yang justru dikritik secara mendalam dalam pemikiran Nagarjuna dalam tradisi Madhyamaka.

Persoalan Anakronisme Buku Borobudur Kandahjaya

Kritik terhadap kecenderungan melihat Borobudur sebagai sistem yang sepenuhnya rapi dan selesai sejak awal membawa kita pada satu pertanyaan penting: dari mana kerangka kerapian itu berasal? Apakah ia benar-benar lahir dari konteks sezaman Borobudur, ataukah ia merupakan hasil pembacaan yang dibentuk oleh perkembangan pemikiran kemudian? Di titik inilah persoalan anakronisme menjadi relevan.

Anakronisme di sini tidak berarti sekadar “salah zaman”, melainkan kecenderungan membaca masa lalu dengan kerangka yang baru menjadi matang di periode berikutnya, lalu menganggapnya sudah hadir utuh sejak awal. Dalam pendekatan Hudaya, hal ini tampak terutama dalam penggunaan Saṅ Hyaṅ Kamahāyānikan sebagai kunci utama membaca Borobudur.

Secara historis, teks ini umumnya ditempatkan lebih muda daripada Borobudur—sekitar satu abad atau lebih setelah masa pembangunan Borobudur (abad ke-8–9 M). Dengan demikian, kita berhadapan dengan dua lapisan waktu: Borobudur sebagai karya abad ke-8–9. Sementara Saṅ Hyaṅ Kamahāyānikan sebagai refleksi perkembangan Buddhadharma Jawa setelahnya

Perbedaan ini penting. Ia tidak otomatis membatalkan relevansi teks tersebut, tetapi mengubah cara kita menggunakannya. Maka konsekuensinya teks ini lebih tepat dipahami sebagai: ‘cerminan perkembangan pemikiran.’ bukan sebagai ‘panduan arsitektural langsung.’

Sebab bagaimanapun tidak ada bukti bahwa para perancang Borobudur menjadikan Saṅ Hyaṅ Kamahāyānikan sebagai cetak biru konseptual. Di sinilah letak anakronisme yang halus: ketika sistem yang sudah matang digunakan untuk menjelaskan bentuk yang lahir dalam kondisi yang mungkin masih cair. Ini seperti melihat pohon yang sudah besar, lalu mengira bentuk itu sudah sama ketika ia masih berupa benih.

Namun di sisi lain, pendekatan ini juga memiliki nilai: ia membantu pembaca modern menemukan bahasa untuk memahami Borobudur. Maka dari itu, yang diperlukan bukan penolakan, melainkan kewaspadaan—menyadari kapan kita sedang membaca sejarah, dan kapan kita sedang memproyeksikan pemahaman kita sendiri pada objek bersejarah.

Perbedaan Cara Membaca: Teks Sekunder vs Peta Jalan Langsung

Di sinilah perbedaan paling mendasar perlu dipertajam, karena menyentuh inti metodologi. Pendekatan Hudaya sangat bertumpu pada pembacaan melalui teks seperti Saṅ Hyaṅ Kamahāyānikan. Teks ini digunakan sebagai kunci untuk membuka makna Borobudur. Dengan kata lain, Borobudur dibaca melalui lensa doktrinal yang sudah dirumuskan.

Dengan demikian maka strukturnya menjadi: teks diperlakukan sebagai kerangka, kemudian Borobudur dipahami dan dipaparkan sebagai representasi dari teks. Akibatnya, relief, arca, dan struktur candi cenderung diposisikan sebagai ilustrasi dari ajaran yang sudah diformulasikan di dalam teks tersebut. Pendekatan ini sah sebagai metode hermeneutik, tetapi membawa konsekuensi: pengalaman langsung terhadap relief sebagai “narasi hidup” menjadi sekunder.

Sebaliknya, ada cara membaca lain yang berangkat bukan dari teks sekunder, tetapi dari apa yang benar-benar terukir di Borobudur sendiri—yakni sutra-sutra yang diwujudkan dalam relief.

Relief seperti: Karmawibhaṅga, Jātaka–Avadāna, Lalitavistara, Gandavyūha dan Bhadracari Pranidhana, bukan sekadar dekorasi atau simbol, tetapi dapat dibaca sebagai peta jalan penggugahan. Dalam pendekatan ini, strukturnya terbalik: Pengalaman visual dan naratif diperlakukan sebagai pintu masuk; Kemudian teks (jika digunakan) berfungsi sebagai pendamping (sebagai sutra saksi), bukan penentu.

Dengan cara membaca seperti ini, relief tidak lagi ditanyakan:

“ini melambangkan apa dalam sistem?” – Melainkan:

“jika ini dihayati sebagai proses batin, apa yang sedang ditunjukkan?”

Sebagai contoh:

  • Karmawibhaṅga tidak hanya menjelaskan bagaimana cara karma bekerja, tetapi memperlihatkan bagaimana tindakan (karma) berbuah dalam pengalaman hidup secara kontekstual, kekinian.
  • Gandavyūha bukan sekadar kisah Sudhana, tetapi perjalanan batin yang bertahap, relasional, dan terbuka dan bagaimana ini bisa menjadi sarana reflektif untuk pengalaman hidup hari ini.

Pendekatan ini lebih dekat dengan prinsip kemunculan bergantungan (pratītyasamutpāda):
makna tidak dipaksakan dari luar, tetapi muncul dari keterkaitan pengalaman yang diamati langsung.  Dengan demikian, perbedaannya menjadi jelas: Hudaya membaca melalui sistem doktrinal. Borobudur ditempatkan sebagai representasi ajaran dan menggunakan teks sekunder sebagai kunci utama

Sedangkan pembacaan secara langsung melalui bukti fisik di tubuh candi, dilakukan dengan cara membaca melalui relief sebagai pengalaman dan sebagai sarana refleksi. Borobudur dibaca, diselami secara praksis sebagai proses penggugahan yang bisa menjadi laku hidup. Dan sutra-sutra yang terukir dibaca sebagai peta jalan menuju potensi tertinggi manusia.

Perbedaan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyentuh orientasi batin. Pendekatan pertama cenderung menghasilkan pemahaman konseptual. Pendekatan kedua membuka kemungkinan pengalaman transformasi langsung bagi si pembaca.

Titik Temu: Peta, Rakit, dan Perjalanan Tanpa Menggenggam

Pendekatan Hudaya dapat dipahami sebagai peta dengan fungsi tertentu. Peta sangat berharga: ia memberi orientasi, membuka kemungkinan makna, dan membantu melihat keterhubungan. Tetapi peta bukan wilayah itu sendiri.

Di sini, satu analogi klasik dalam Dharma menjadi relevan: ajaran diumpamakan sebagai rakit—digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digendong terus setelah sampai. Peta, seperti halnya rakit, menuntun, tetapi tidak untuk dipertahankan. Yang menjadi persoalan bukan pada peta atau rakitnya, melainkan pada kecenderungan batin untuk menjadikannya sesuatu yang harus dimiliki.

Jika peta dipegang terlalu erat, perjalanan berhenti sebagai pengalaman dan berubah menjadi pembenaran peta itu sendiri—seperti seseorang yang, setelah menyeberang sungai, justru memikul rakit di punggungnya. Sebaliknya, tanpa peta, seseorang bisa tersesat tanpa arah. Kematangan terletak pada kemampuan menggunakan peta tanpa terikat padanya—memanfaatkannya tanpa menjadikannya sesuatu yang harus dipertahankan.

Di titik ini, pembacaan relief Gandavyūha memberi pembanding yang hidup. Perjalanan Sudhana tidak bergerak sebagai pengumpulan peta, melainkan sebagai perjumpaan demi perjumpaan yang meluruhkan pegangan. Setiap guru, setiap pengalaman, tidak disimpan sebagai milik, tetapi dilewati—diterima, dihayati, lalu dilepaskan. Tidak ada satu “peta final” yang digenggam, bahkan tidak ada “hasil” yang dipertahankan sebagai capaian.

Dengan demikian, Gandavyūha memperlihatkan arah yang berbeda: perjalanan tanpa menggenggam—tanpa melekat pada peta, tanpa menetap pada hasil. Di sinilah pengetahuan berfungsi sebagai sarana yang dilepaskan, dan kewaskitaan (prajñā) muncul bukan sebagai sesuatu yang dikumpulkan, melainkan sebagai kejernihan yang tidak lagi membutuhkan pencengkeraman (upadana).

Borobudur: Dari Pengetahuan ke Kewaskitaan

Buku Biara Himpunan Kebajikan Sugata adalah upaya serius untuk memahami Borobudur sebagai himpunan ajaran. Ia kaya, mendalam, dan memberi banyak pintu masuk bagi pembaca. Namun pada akhirnya, pertanyaan yang lebih mendasar tetap mengemuka:

“Apakah pemahaman ini membawa pada kewaskitaan (prajñā)?”
“Ataukah ia berhenti pada tumpukan konsep tentang struktur?”

Karena Borobudur sebagai kamulan bhūmisambhāra bukan hanya tempat menghimpun konsep, tetapi menghimpun daya kebajikan dan kewaskitaan. Di sana, makna tidak hanya dipahami—tetapi dialami, dilihat, dan dilepaskan. Dan mungkin, di titik itu, Borobudur tidak lagi sekadar dibaca. Ia mulai memperlihatkan dirinya sebagai laku hidup.

Vihara Terbesar di Jepang: Royal Grand Hall of Buddhism

By Redaksi IN -
0
Vihara terbesar di Jepang Grand Hall of Buddhism dibangun di lahan seluas 180 hektar dan melibatkan 3,5 juta orang selama 7 tahun tanpa kecelakaan kerja.

Di Prefektur Hyogo, Jepang, berdiri sebuah kompleks vihara terbesar di Jepang yang dibangun dalam skala yang jarang ditemukan di dunia modern. Royal Grand Hall of Buddhism, demikian namanya secara internasional. Vihara ini merupakan bagian dari Nenbutsushu Sampozan Muryojuji, tidak hanya menampilkan kemegahan arsitektur, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi kuno dapat dipadukan dengan teknologi mutakhir dalam satu kesatuan ruang spiritual.

Sejak awal pembangunannya, vihara terbesar di Jepang ini dirancang sebagai representasi lintas budaya Buddhis. Akar ajaran Buddha yang berasal dari India, serta perkembangan tradisinya di Tiongkok, Korea, dan Jepang, semuanya dihadirkan dalam satu kompleks. Dengan demikian, tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai vihara, tetapi juga sebagai ruang representasi perjalanan panjang Buddhadharma melintasi peradaban.

Vihara Terbesar di Jepang: Sejak 1661 untuk Seribu Tahun ke Depan

Yang membuatnya semakin istimewa adalah posisinya dalam sejarah arsitektur Jepang. Pembangunan Royal Grand Hall of Buddhism disebut sebagai konstruksi vihara Buddhis otentik berskala penuh pertama sejak didirikannya kuil utama sekte Obakushu pada tahun 1661. Artinya, kompleks ini bukan sekadar pembangunan baru, tetapi sebuah peristiwa penting dalam kesinambungan tradisi arsitektur Buddhis Jepang.

Dalam proses pembangunannya, pendekatan yang digunakan memadukan teknik tradisional dengan teknologi paling canggih. Struktur bangunan dirancang untuk bertahan hingga seribu tahun, sebagai warisan bagi generasi mendatang. Tradisi tidak ditinggalkan, tetapi justru diperkuat melalui inovasi. Di sinilah terlihat bagaimana Buddhadharma tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diadaptasi agar tetap relevan dalam konteks modern.

Kemegahan Papan Nama dan Seni Patung

Memasuki kompleks vihara terbesar di Jepang ini, pengunjung akan melewati gerbang depan yang dijaga oleh dua sosok pelindung Dharma: Vaisravana dan Virudhaka. Keduanya merupakan bagian dari Empat Raja Langit yang dalam tradisi Buddhis dipercaya melindungi ajaran Buddha. Dalam kosmologi dewata Buddhadharma Tionghoa, Ne Zha adalah putra dari Vaisravana. Di Jepang Vaisravana disebut Tamonten, sedangkan Ne Zha disebut Nataku. Keduanya merupakan transliterasi dari nama aslinya dalam bahasa Sansekerta yaitu Nalakuvara.

Patung-patung ini dikerjakan oleh seniman Tiongkok She Guo Ping, yang diakui sebagai harta nasional hidup. Vaisravana digambarkan mengangkat relik, melambangkan pentingnya mendengarkan ajaran Dharma sebelum mempraktikkannya. Sementara Virudhaka memegang alat penghancur, yang melambangkan penghancuran nafsu duniawi sebagai bagian dari praktik spiritual. Patung ini demikian tinggi, hingga manusia hanya tampak setinggi mata kaki patung tersebut. Sedangkan papan nama vihara ini pun tingginya sekitar 5,25 meter dengan lebar 3.15 meter.

Setelah melewati gerbang, perjalanan dilanjutkan melalui sebuah jembatan granit yang dikenal sebagai Tathata Bridge atau Jembatan Tathagatha. Terinspirasi dari Jembatan Togetsu di Kyoto, jembatan ini membentang lurus sepanjang 141 meter. Bentuknya yang lurus melambangkan jikishin, atau pikiran yang lurus dan terarah menuju penggugahan. Saat melintasinya, pengunjung diajak untuk melepaskan kekotoran batin dan mempersiapkan diri memasuki ruang suci dengan kesadaran yang lebih jernih.

Gerbang utama kompleks vihara terbesar di Jepang ini tidak kalah sarat makna. Dihiasi ukiran naga, gerbang ini disebut sebagai touryumon, atau “gerbang naga yang bangkit”. Konsep ini diambil dari legenda Tiongkok tentang seekor ikan yang berenang melawan arus Sungai Kuning dan akhirnya berubah menjadi naga. Dalam konteks Buddhis, simbol ini menggambarkan kemungkinan transformasi manusia biasa menuju kondisi spiritual yang lebih tinggi.

Di sisi gerbang utama berdiri dua dewa penjaga dengan ekspresi “a” dan “hum”—satu dengan mulut terbuka, satu tertutup—yang melambangkan awal dan akhir dari segala sesuatu. Buddhadharma Jepang juga menggunakan ikonografi singa dengan posisi “a” dan “hum” untuk maksud yang sama. Patung-patung ini termasuk yang terbesar di dunia dalam jenisnya, dan dilapisi dengan teknik pelapisan khusus yang menambah kesan monumental. Dari posisi mereka yang menghadap dunia luar, kedua penjaga ini seolah mengingatkan setiap pengunjung untuk menjauhi keburukan dan menempuh jalan kebajikan.

Di balik gerbang tersebut terbentang kompleks vihara yang sangat luas, mencakup lebih dari 180 hektar. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan utama, mulai dari aula Amitabha, aula Sakyamuni, hingga aula Avalokiteswara. Selain itu terdapat pula pagoda lima tingkat, aula sutra, aula konferensi Buddhis internasional, serta ruang-ruang bagi sangha dan praktik keagamaan. Seluruh kompleks dihiasi lebih dari sepuluh ribu patung dan puluhan ribu ukiran logam, menciptakan lanskap visual yang kaya akan simbol dan detail.

Namun di balik semua kemegahan vihara terbesar di Jepang ini, terdapat fakta yang mungkin paling mengesankan: pembangunan vihara ini melibatkan total 3,5 juta orang dan diselesaikan hanya dalam waktu tujuh tahun—tanpa satu pun kecelakaan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan vihara ini bukan hanya proyek arsitektur, melainkan juga hasil dari partisipasi kolektif umat Buddha dunia, dalam skala yang luar biasa.

Royal Grand Hall of Buddhism sebagai vihara terbesar di Jepang, dapat dipahami sebagai pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Ia menghidupkan kembali teknik dan simbolisme tradisional, sekaligus memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan sesuatu yang bertahan lama. Di dalamnya, Buddhadharma tidak hanya diajarkan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk ruang, struktur, dan pengalaman.

Sebagai sebuah vihara, ia tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat praktik spiritual. Namun sebagai sebuah karya peradaban, ia juga menunjukkan bagaimana ajaran Buddha dapat terus hadir dan berkembang dalam bentuk yang baru—tanpa kehilangan akar yang telah membentuknya selama berabad-abad. Dalam laman resminya bahkan ditegaskan bahwa vihara terbesar di Jepang ini bukanlah tujuan wisata, melainkan tempat belajar dan praktik ajaran Buddha.

International Buddhist Day: Jejaring Buddhadharma sebagai Soft Power

By Redaksi IN -
0
International Buddhist Day diselenggarakan di Jepang 2026. Ruang diplomasi Buddhadharma.

International Buddhist Day bukan sekadar perayaan keagamaan tahunan. Forum ini juga menjadi ruang artikulasi diplomasi kultural dalam konteks global, di mana negara-negara menampilkan nilai, identitas, dan pengaruhnya melalui jalur kultural. Kehadiran Indonesia dalam peringatan yang digelar di Hyogo, Jepang, mencerminkan partisipasi negara ini dalam mempromosikan harmoni, toleransi, dan nilai lintas peradaban di tingkat internasional.

Jejaring Buddhis Internasional sebagai Soft Power

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika ini bahkan dapat dibaca sebagai bagian dari lanskap strategis Indo-Pasifik, di mana agama dan budaya menjadi instrumen penting dalam membangun pengaruh. Inisiatif seperti Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang menunjukkan bahwa keterbukaan, konektivitas, dan stabilitas kawasan tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi dan keamanan, tetapi juga melalui pendekatan kultural.

Namun praktik ini tidak eksklusif milik Jepang. Belt and Road Initiative (BRI) yang digerakkan Tiongkok juga memperlihatkan dimensi serupa, di mana jejaring Buddhis internasional, termasuk penyelenggaraan forum dan mobilisasi simbol-simbol keagamaan, menjadi bagian dari strategi membangun kedekatan dan pengaruh di berbagai negara. Bahkan India, sebagai tanah kelahiran Buddha, turut memainkan peran melalui berbagai forum Buddhis global yang memperkuat posisinya dalam lanskap diplomasi kultural kawasan.

Peringatan International Buddhist Day ke-12 berlangsung di The Royal Grand Hall of Buddhism, Nenbutsushu Sampozan Muryojuji, Kato City, Jepang, dengan dihadiri puluhan ribu peserta dari berbagai negara. Melalui laman resminya, TRGHB Nenbutsushu disebut sebagai ruang suci bagi 520 juta umat Buddha di seluruh dunia.

Indonesia dan Pesan Toleransi

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, John Tjahjanto Boestami, dalam forum tersebut menegaskan bahwa Indonesia memandang keberagaman sebagai fondasi utama dalam membangun perdamaian dunia. Sejak 2014 lalu peringatan Hari Buddhis Internasional atau International Buddhist Day telah ditetapkan setiap tanggal 8 April. Perayaan International Buddhist Day di Jepang kali ini diikuti oleh puluhan ribu peserta yang berasal dari 51 negara. Termasuk perkawilan keluarga kerajaan-kerajaan Buddhis, dan tokoh-tokoh Buddhis seluruh dunia.

Dalam perspektif kewarganegaraan, pernyataan Konjen RI dalam International Buddhist Day mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang mengintegrasikan pluralitas ke dalam kerangka kebangsaan. Agama Buddha, sebagai salah satu agama yang diakui secara resmi, menjadi bagian dari konstruksi sosial yang menopang harmoni antarumat beragama.

“Keberagaman di Indonesia menjadi kekuatan dalam membangun perdamaian, sejalan dengan nilai-nilai universal dalam ajaran Buddha,” ujarnya sebagaimana dikutip dari situs Kemlu.go.id.

Memang Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kategori “agama yang diakui” atau “agama resmi” yakni 6 agama yang difasilitasi negara. Padahal sebenarnya terdapat begitu banyak agama lokal asli Indonesia yang justru hanya diakui sebagai penghayat.

Sesuatu yang sebetulnya merupakan sebuah ironi jika kita memahami sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dari akar filsafat Nagarjuna. Bahwa ketuhanan adalah realitas yang tak akan mampu dideskripsikan oleh keterbatasan kata-kata. Atau dalam Zen diungkapkan dengan sederhana ibarat telunjuk menunjuk rembulan. Jika kata-kata mewakili konsep tentang tuhan, dan rembulan adalah tuhan. Maka jangan sampai kita salah mengira telunjuk sebagai rembulan. Jadi penafsiran atas ketuhanan dalam Pancasila, sebenarnya bersifat sangat luas dan tak terbatas. Artinya semua konsep tuhan atau ketuhanan berbagai agama, termasuk agama lokal termasuk di dalamnya. Sila pertama Pancasila adalah jalan tengah, melingkupi semuanya tanpa kecuali.

Ritual, Simbol, dan Produksi Makna

https://images.openai.com/static-rsc-4/GoSFZwDBwTZ_66D-NYFFY3_tapBXiEtDHCYAPdcAttNku_2fn8_cEjWQAGTcQSGw2ONZVemum2OuOA8MZErEx0nBofcCpGygCjuZ6nTrk9zSOCSo_YNWHMYhVzAJwYIqG-7O_fgOyWvb8T0cnuouWc5HoskkazHsdRMZ5ccULaaO-62Og5tOpUTDkfXxlvA0?purpose=fullsize
Rangkaian acara International Buddhist Day diawali dengan prosesi keagamaan, termasuk ritual kanbutsu. Yakni ritual penyiraman air pada patung Buddha bayi yang melambangkan kelahiran kebijaksanaan dan penyucian batin. Ritual ini juga umum dilakukan umat Buddha, khususnya dari aliran Mahayana ketika Waisak.

Dalam perspektif simbolik, ritual ini bukan sekadar praktik devosional, melainkan juga produksi makna kolektif yang menghubungkan pengalaman spiritual dengan aspirasi perdamaian global.

Buddhist Summit dan Jaringan Transnasional

Forum ini juga dihadiri oleh pemimpin agama Buddha dari 51 negara anggota Buddhist Summit, termasuk Indonesia. Kehadiran berbagai tokoh—dari pemuka agama hingga pejabat diplomatik—menunjukkan bahwa Agama Buddha beroperasi dalam jaringan transnasional yang melampaui batas negara.

Pada Buddhist Summit ke-9 ini, Indonesia diwakili oleh Bhikkhu Phra Sukhemo Mahathera. Seorang biku senior anggota Sangha Theravada Indonesia (STI) dari Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya.

Borobudur dan Memori Peradaban

Konjen RI turut menyoroti Candi Borobudur sebagai simbol koneksi historis Indonesia dengan Agama Buddha. Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai situs arkeologis, tetapi juga sebagai memori peradaban yang menegaskan kontribusi Nusantara dalam sejarah Buddhadharma dunia. Dalam konteks ini, Borobudur menjadi instrumen penting dalam diplomasi budaya Indonesia.

Namun perlu diingat bahwa hingga saat ini narasi Borobudur sebagai tiga lapisan alam atau dhatu masih dipertahankan. Padahal narasi ini hanyalah pendapat salah satu ahli di masa lalu, yang telah dibantah oleh banyak pakar kemudian. Borobudur bukan Tri Dhatu, karena jelas bahwa berbagai temuan tidak ada yang dapat menguatkan pendapat bahwa candi ini adalah representasi 3 alam. Para pakar tersebut antara lain Dumarcay (1978), de Casparis (1981), Gomez & Woodward (1981), Lancaster (1981), Fontein (2012), Lee (2017; 2018), dan terkini Lee (2025).

Para pakar tersebut menyatakan bahwa pembagian Borobudur sebagai 3 alam atau tri dhatu, tidak memiliki dasar tekstual maupun analitis yang memadai. Salim Lee (2017; 2018) yang melakukan kajian mendalam menggunakan ajaran Buddha dan filsafat Jawa dalam membaca Borobudur menyimpulkannya sebagai struktur kesadaran, bukan kosmologi. Apa yang disajikan Borobudur dari tingkat paling bawah sampai atas adalah jalan untuk praktik Bodhisatwa menuju penggugahan sejati. Hal ini didasari dari pembacaan atas rangkaian relief yang berbasis kitab suci Tri Pitaka berbagai versi. Hingga terbaca jelas dari perbedaan bentuk rongga stupa, di tingkatan yang berbeda dan akhirnya stupa induk yang tak lagi berongga hanya berbatas langit.

Buddhadharma sebagai Soft Power

Kegiatan seperti International Buddhist Day ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana Buddhadharma dapat berfungsi sebagai soft power. Khususnya dalam hubungan internasional melalui relasi antar-warga negara. Nilai-nilai welas asih, kebijaksanaan, dan harmoni menjadi basis etis yang dapat menjembatani perbedaan antarbangsa.

Dengan demikian, kehadiran Indonesia baik dari perwakilan pemerintah maupun dari anggota sangha dalam International Buddhist Day ini. Tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga strategis dalam membangun citra sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keberagaman.

International Buddhist Day memperlihatkan bahwa Buddhadharma memiliki relevansi yang terus hidup dalam konteks global kontemporer. Bagi Indonesia, forum dapat ini menjadi ruang untuk menegaskan identitas sebagai bangsa plural yang aktif berkontribusi dalam membangun harmoni dunia. Namun sayang hingga kini masih banyak aksi intoleran terhadap mereka yang beragama berbeda. Penolakan pembangunan rumah ibadah di luar agama mayoritas, hingga pembakaran saung milik penghayat kepercayaan. Tentu harapannya di masa depan, Indonesia bisa benar-benar tampil sebagai teladan dalam toleransi.

Zen dan Nagarjuna: Dari Konsep Menuju Pengalaman Langsung

By Redaksi IN -
0
Zen dan Nagarjuna Dari Dekonstruksi ke Pengalaman Langsung

 

Zen dan Nagarjuna memiliki pendekatan yang berbeda terhadap realitas, tetapi justru di sanalah keduanya bertemu—sebagai dua cara radikal untuk membongkar cara kita memahaminya. Di tengah dunia yang dipenuhi konsep, identitas, dan kegelisahan yang tak selalu disadari, pertanyaan ini menjadi mendesak: apakah kita perlu memahami realitas, atau justru melepaskan semua konsep untuk benar-benar mengalaminya?

Dua Jalan, Satu Kegelisahan

Kemunculan Zen (Chan) sekitar abad ke-6 di Tiongkok—sering dikaitkan dengan Bodhidharma—menandai pergeseran penting dalam tradisi Buddhadharma. Jika pemikiran Nagarjuna dalam Madhyamaka bergerak melalui analisis radikal terhadap konsep, maka Zen melangkah ke arah pengalaman langsung, non-konseptual, dan praksis meditasi.

Perbedaan Zen dan Nagarjuna ini sering disederhanakan sebagai oposisi: filsafat versus pengalaman. Namun pembacaan semacam itu terlalu dangkal. Keduanya lahir dari kegelisahan yang sama—yakni ketidaktenangan batin yang halus, yang tidak selalu berupa penderitaan besar, tetapi cukup untuk membuat hidup kehilangan kejernihan.

Dalam konteks menghadapi kegelisahan, Zen dan Nagarjuna sama-sama menghadapinya meskipun dengan pendekatan berbeda. Nagarjuna membongkar kegelisahan itu melalui logika. Zen menghadapinya melalui pengalaman langsung.

Nagarjuna: Dekonstruksi Tanpa Sisa

Sebagai tokoh sentral dalam Madhyamaka, Nagarjuna—yang hidup sekitar abad ke-2 M—dikenal melalui karya monumentalnya, Mulamadhyamakakarika. Dalam teks ini, ia tidak menawarkan sistem metafisika baru, melainkan melakukan dekonstruksi total terhadap semua klaim tentang realitas.

Berbeda dari logika Barat yang bersifat biner (benar atau salah), tradisi India mengenal catuṣkoṭi (tetralemma), yaitu empat kemungkinan dalam melihat suatu pernyataan:

  • sesuatu ada
  • sesuatu tidak ada
  • sesuatu ada dan tidak ada
  • sesuatu tidak ada dan tidak tidak ada

Untuk memahaminya, bayangkan pertanyaan sederhana: apakah “diri” itu benar-benar ada?

  • Jika dikatakan ada, maka ia seharusnya tetap dan mandiri—padahal pengalaman menunjukkan bahwa diri terus berubah. Bahkan tiap detik 50-70 milyar sel mati, namun di saat yang sama juga terjadi regenerasi sel. Jangan kita yang kemarin, kita yang membaca judul di atas saja sudah bukan kita yang sama dengan kita yang selesai membaca paragraf ini.
  • Jika dikatakan tidak ada, maka siapa yang mengalami, berpikir, dan merasakan? Siapa yang menderita, terluka, dan
  • Jika dikatakan ada dan tidak ada, maka itu menjadi kontradiktif.
  • Jika dikatakan tidak ada dan tidak tidak ada, maka kita masuk ke wilayah yang tidak bisa dijelaskan secara logis biasa.

Nagarjuna kemudian melangkah lebih jauh: ia menunjukkan bahwa keempat posisi itu pun tidak dapat dipertahankan sebagai kebenaran yang final.

Tujuannya bukan memilih salah satu jawaban, tetapi meruntuhkan asumsi bahwa realitas bisa ditangkap secara utuh oleh konsep apa pun.

Dalam kerangka ini, kegelisahan batin tidak hanya muncul dari apa yang kita alami, tetapi dari keyakinan bahwa kita benar-benar memahami apa yang sedang kita alami.

Zen dan Nagarjuna: Lompatan atau Kelanjutan?

Setidaknya ada dua cara membaca hubungan antara Nagarjuna dan Zen.

Pertama, Zen dilihat sebagai lompatan radikal—meninggalkan filsafat dan langsung menuju pengalaman. Melalui pengalaman memahami realitas.

Kedua, Zen dipahami sebagai kelanjutan dalam bentuk berbeda—yakni praksis dari kritik Nagarjuna terhadap konsep.

Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru di antara keduanya kita melihat transformasi penting: dari pembongkaran intelektual menuju pembebasan eksistensial.

Dalam kajian kontemporer, Jan Westerhoff (2017) menegaskan bahwa kritik Nagarjuna tidak hanya menyasar realitas, tetapi juga asumsi dasar tentang bahasa itu sendiri. Dalam artikelnya Nagarjuna and the Philosophy of Language, ia menunjukkan bahwa Nagarjuna menolak pandangan umum bahwa kata-kata merujuk pada objek yang memiliki keberadaan tetap. Sebaliknya, bahasa bekerja secara konvensional tanpa fondasi ontologis yang mandiri. Bahkan konsep yang tampak paling dasar—seperti “diri”, “benda”, atau “sebab”—tidak menunjuk pada entitas yang benar-benar ada secara independen, melainkan terbentuk melalui relasi dan konstruksi konseptual. Dalam kerangka ini, bahasa bukanlah cermin realitas, melainkan bagian dari cara kita membentuk dan membayangkan realitas itu sendiri.

Resonansi: Jari dan Rembulan

Meskipun Zen tidak identik dengan Madhyamaka, terdapat kesamaan mendasar. Zen dan Nagarjuna keduanya:

  • menolak esensi tetap dan mandiri (svabhava)
  • mengkritik absolutisasi konsep
  • melihat bahasa sebagai alat, bukan realitas

Dalam Zen, hal ini diungkapkan melalui metafora jari yang menunjuk rembulan. Jari diperlukan, tetapi ia bukan tujuan.

Nagarjuna telah lebih dulu menunjukkan keterbatasan bahasa, bahwa secanggih dan seindah apapun bahasa tidak bisa menjelaskan realitas apa adanya. Zen mengingatkan bahwa keterikatan pada bahasa itulah yang menjadi penghalang. Kita cenderung berhenti pada jari telunjuk dan menganggapnya rembulan. Zen dan Nagarjuna sama-sama mengingatkan kita akan keterbatasan manusia menangkap realitas apa adanya.

Masalahnya bukan sekadar konsep—melainkan keterikatan kita terhadap konsep tersebut. Meminjam konsep imagined community dari Benedict Anderson (2006), bahwa bangsa pun bukanlah komunitas yang sepenuhnya nyata. Melainkan sesuatu yang “dibayangkan” oleh para anggotanya. Anderson menunjukkan bahwa anggota suatu bangsa tidak saling mengenal secara langsung. Akan tetapi tetap merasa terikat karena berbagi imajinasi kolektif. Imajinasi yang terbentuk melalui bahasa, media cetak, sejarah, dan simbol-simbol bersama. Dengan kata lain, kebersamaan nasional terbentuk bukan karena kedekatan fisik, melainkan karena kesadaran bersama yang dibangun dan dipelihara secara sosial.

Zen Berbeda dengan Madhyamaka

Meski memiliki resonansi, Zen tidak bisa direduksi hanya bersumber dari Madhyamaka. Zen merupakan hasil pertemuan: Madhyamaka, Yogacara, tradisi meditasi India, dan konteks budaya Tiongkok. Sebuah kreativitas Buddhadharma Tiongkok, dalam sejarah perkembangan agama Buddha di negeri tersebut. Sebagaimana adaptasi kosa kata Sansekerta yang demikian luar biasa, dari Avalokitesvara ke Kwan Im. Sehingga tempat ibadahnya disebut Kwan Im Teng yang akhirnya diserap jadi kelenteng. Amitabha ke Amitofo, Santi ke Sancai, Svaha ke Soha dan sebagainya. Demikian juga dalam ikonografi kelenteng Chinese Buddhism yang demikian kuat berakar pada budayanya.

Jika mengikuti pembacaan Jan Westerhoff di atas, kritik Nagarjuna terhadap bahasa menunjukkan bahwa tidak ada konsep yang memiliki fondasi ontologis yang tetap. Di titik ini, semua upaya memahami realitas melalui struktur konseptual mencapai batasnya. Dalam kerangka historis yang lebih luas, sebagaimana dicatat oleh Heinrich Dumoulin (1963). Perkembangan Zen dapat dilihat sebagai respons terhadap batas tersebut—bukan dengan kembali membangun sistem baru, melainkan dengan menggeser perhatian dari analisis konseptual menuju pengalaman langsung. Dengan demikian, Zen dan Nagarjuna tidak terputus hubungannya, tetapi justru menghidupi implikasi paling radikal dari kritiknya.

Dalam tradisi Zen, Nagarjuna dihormati sebagai Patriark ke-14—menunjukkan kesinambungan dalam semangat, bukan dalam bentuk ajaran yang identik.

Relevansi Hari Ini: Ketika Kita Terjebak dalam Konsep

Kita hidup dalam dunia yang penuh:

  • kategori
  • identitas
  • definisi

Semua itu sering dianggap sebagai realitas yang tetap. Dari sini lahir berbagai bentuk ketegangan—baik personal maupun sosial.

Kegelisahan modern sering tidak tampak sebagai penderitaan besar, melainkan sebagai ketidaktenangan halus: pikiran yang terus bergerak, napas yang tidak lega, dan kesadaran yang terpecah oleh terlalu banyak konsep.

Dalam perspektif Madhyamaka, semua kategori itu kosong dari hakikat tetap.

Zen menambahkan: keterikatan kita terhadap kategori itulah yang membuat kegelisahan terus bertahan.

Dari Konsep Menuju Pembebasan

Zen tidak lahir dalam ruang kosong. Ia tumbuh dalam dunia yang telah diguncang oleh pemikiran Nagarjuna.

Namun Zen tidak berhenti pada dekonstruksi.

Ia melangkah lebih jauh:

  • dari memahami → melepaskan
  • dari menganalisis → mengalami
  • dari konsep → keheningan

Jika Nagarjuna meruntuhkan fondasi konseptual yang kita pegang, maka Zen mengajak kita untuk tidak lagi bergantung pada fondasi tersebut. Inilah benang merah Zen dan Nagarjuna.

Di titik ini, kegelisahan tidak lagi harus dilawan. Ia dapat menjadi pintu masuk—menuju kejernihan dan kebebasan.

Sebuah Transformasi Menuju Pembebasan

Hubungan antara Zen dan Nagarjuna bukanlah garis lurus, melainkan sebuah transformasi. Dari logika menuju pengalaman. Dari pembongkaran menuju pelepasan. Dari kegelisahan menuju kejernihan. Di situlah keduanya bertemu—bukan sebagai teori, tetapi sebagai jalan pembebasan.

Bacaan Lanjutan Zen dan Nagarjuna

Anderson, B 2006, Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism, 3rd ed., Verso, London.

Dumoulin, H 1963, A History of Zen Buddhism, Volume 1: India and China, Random House, New York.

Westerhoff, J 2019, ‘Nagarjuna and the Philosophy of Language,’ Journal of Indian Philosophy, Vol. 47, No. 4, pp. 779-793. DOI: https//doi.org/10.1007/s10781-017-9341-3.

Polemik Chattra Borobudur: Tanggapan Rencana Pemasangan

By Eko Nugroho Rahardjo -
0
Polemik Chattra Borobudur: Tanggapan atas Rencana Pemasangan

Artikel berikut ini merupakan tanggapan atas Surat Pernyataan Sikap PERMABUDHI terkait Pemasangan Chattra Candi Borobudur. Polemik Chattra Borobudur sudah mengemuka sejak beberapa waktu yang lalu.

Tanggapan atas Surat Sikap PERMABUDHI

terkait Pemasangan Chattra Candi Borobudur

I. Pendahuluan

Beredarnya penjelasan atas surat ICOMOS kepada UNESCO menimbulkan respons dari PERMABUDHI sebagai lembaga yang mendukung rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur. Respons tersebut dituangkan dalam surat pernyataan sikap tertanggal 9 April 2025.

Dokumen ICOMOS pada dasarnya merupakan pandangan teknis yang merujuk pada prinsip-prinsip konservasi dalam kerangka pengelolaan Warisan Dunia. Oleh karena itu, pembacaan dan diskusi publik terhadap dokumen tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari literasi publik atas situs yang memiliki status Outstanding Universal Value. Tidak masuk dalam polemik chattra Borobudur.

Surat pernyataan sikap tersebut memuat empat pokok pernyataan: (1) dukungan terhadap pemasangan chattra, (2) penyesalan atas beredarnya korespondensi ICOMOS di ruang publik, (3) dukungan terhadap prosedur teknis yang akuntabel, dan (4) imbauan agar umat tidak terpengaruh narasi yang dinilai prematur. Tanggapan berikut bertujuan menempatkan keempat poin tersebut dalam kerangka analisis hukum, konservasi, dan tata kelola warisan budaya.

II. Pergeseran Isu dari Substansi Konservasi ke Etika Diplomasi

Surat ICOMOS berfokus pada aspek substantif, khususnya prinsip kehati-hatian, autentisitas, integritas, dan reversibilitas dalam pengelolaan situs Warisan Dunia sebagaimana diatur dalam Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.

Dalam surat sikap PERMABUDHI, perhatian terhadap substansi tersebut bergeser ke isu etika diplomasi, khususnya terkait penyebaran dokumen ICOMOS. Pergeseran ini mengubah fokus diskursus dari evaluasi kesesuaian intervensi terhadap kaidah konservasi menjadi persoalan otoritas dalam menyampaikan informasi.

Dari perspektif tata kelola Warisan Dunia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, korespondensi teknis antara badan penasihat dan Negara Pihak tidak secara inheren bersifat rahasia, terutama ketika substansinya berkaitan dengan pengelolaan situs yang memiliki nilai universal. Kedua, aktivitas publik dalam membaca dan mendiskusikan dokumen yang telah beredar merupakan bagian dari hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, transparansi informasi justru berkontribusi terhadap penguatan legitimasi kebijakan dalam forum internasional, termasuk dalam proses evaluasi oleh Komite Warisan Dunia.

III. Penafsiran atas Prinsip “Diplomasi Satu Pintu”

PERMABUDHI menyatakan dukungan terhadap prinsip “diplomasi satu pintu”. Dalam konteks Operational Guidelines paragraf 172, prinsip ini merujuk pada mekanisme komunikasi resmi antara Negara Pihak dan UNESCO yang dilakukan melalui saluran diplomatik.

Namun demikian, ketentuan tersebut mengatur aspek prosedural dalam komunikasi formal, bukan pembatasan terhadap diskursus publik. Dalam kerangka Konvensi Warisan Dunia 1972, khususnya Pasal 5, Negara Pihak justru didorong untuk mengintegrasikan warisan budaya dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dengan demikian, interpretasi “satu pintu” sebagai pembatasan terhadap akses informasi atau diskusi publik tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip partisipasi yang diadopsi dalam tata kelola Warisan Dunia. Dalam konteks ini, umat Buddha merupakan salah satu pemangku kepentingan, bersama dengan komunitas ilmiah, masyarakat lokal, dan publik secara umum.

IV. Evaluasi terhadap Klaim Prosedur Teknis yang Akuntabel

Pernyataan dukungan terhadap prosedur teknis yang akuntabel pada prinsipnya sejalan dengan pendekatan konservasi berbasis bukti. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diklarifikasi agar konsep akuntabilitas memiliki makna operasional.

Pertama, akuntabilitas mensyaratkan transparansi. Dalam konteks Warisan Dunia, Operational Guidelines paragraf 169 menggarisbawahi pentingnya Heritage Impact Assessment sebelum dilakukan intervensi. Tanpa keterbukaan terhadap data arkeologis, analisis dampak, dan kajian struktural, klaim akuntabilitas sulit untuk diverifikasi secara independen.

Kedua, terdapat persoalan dalam urutan penalaran. Memberikan dukungan terhadap suatu rencana intervensi seharusnya didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang telah selesai dan dapat diuji. Memberikan dukungan sebelum publikasi kajian menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar konservasi.

Ketiga, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, tetapi oleh kualitas data dan kesesuaiannya dengan nilai Outstanding Universal Value yang menjadi dasar penetapan Borobudur sebagai situs Warisan Dunia pada tahun 1991.

V. Imbauan terkait Narasi Prematur dan Partisipasi Publik

Imbauan untuk menjaga ketenangan dalam merespons isu publik merupakan hal yang wajar. Namun, penggunaan istilah “narasi prematur” dalam konteks diskusi atas dokumen ICOMOS memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait polemik chattra Borobudur ini.

Surat ICOMOS tidak berisi keputusan final, melainkan permintaan klarifikasi teknis. Oleh karena itu, penyampaian isi dokumen kepada publik dapat dipahami sebagai upaya literasi, bukan pembentukan kesimpulan yang bersifat prematur.

Selain itu, dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Diskusi publik terhadap kebijakan yang berkaitan dengan aset publik merupakan bagian dari implementasi prinsip tersebut.

Permintaan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah perlu ditempatkan secara proporsional dengan fungsi kontrol. Dalam sistem demokrasi, dukungan dan pengawasan merupakan dua mekanisme yang berjalan secara simultan.

Di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa umat Buddha tidak bersifat homogen. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika internal yang dapat memperkaya proses deliberasi, selama didasarkan pada data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan pandangan dalam polemik chattra Borobudur ini merupakan bagian dari demokrasi.

VI. Penutup Polemik Chattra Borobudur

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan.

Pertama, isu yang diangkat dalam surat ICOMOS merupakan isu substantif terkait konservasi, bukan semata persoalan etika diplomasi.

Kedua, prinsip diplomasi satu pintu berlaku pada komunikasi formal, namun tidak membatasi ruang diskursus publik.

Ketiga, akuntabilitas dalam prosedur teknis mensyaratkan transparansi data dan konsistensi dalam proses ilmiah.

Keempat, partisipasi publik dalam bentuk diskusi dan literasi informasi merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai situs Warisan Dunia, Candi Borobudur memiliki dimensi kepemilikan yang melampaui batas nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional, prinsip konservasi internasional, dan partisipasi publik yang inklusif.

Tanggapan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkaya diskursus publik secara berbasis data dan kerangka normatif, sehingga setiap keputusan terkait pengelolaan Candi Borobudur dapat dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Eko Nugroho R
Peneliti Institut Nagarjuna

123...22Page 1 of 22

Kajian & Opini

WartaIN

Galeri Terbaru

Isyanto, Ketua Umum Institut Nagarjuna memberikan kenang-kenangan kepada narasumber pembukaan Sekolah Kepemimpinan Buddhis Indonesia.

Sekolah Kepemimpinan Buddhis Indonesia Angkatan 1

Redaksi IN -
0
Tampak Ketua Umum Institut Nagarjuna, Isyanto memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber. Adapun para narasumber dalam pembukaan Sekolah Kepemimpinan Buddhis Indonesia adalah Supriyadi (Ditjen Bimas...
Foto bersama peserta Diskusi Terbatas IN: Menata Buddhis Indonesia.

Diskusi Terbatas IN: Menata Buddhis Indonesia

Peluncuran Institut Nagarjuna

Pembina Pengurus dan Pengawas IN pada saat Launching Institut Nagarjuna.

Launching Institut Nagarjuna

© 2026 institutnagarjuna.id - develop by Okejasaweb.com