Menuju Kesadaran Ekologis Baru: Bencana Aceh-Sumatra (4/4)

December 23, 2025

Menuju kesadaran ekologis baru bencana aceh dan sumatra. — Bagian penutup dari empat artikel mengenai bencana aceh dan sumatra ini adalah: Menuju kesadaran ekologis baru.

Ketika dunia diperlakukan bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai komunitas hidup yang saling mengondisikan, maka manusia tidak hanya menyelamatkan alam, tetapi juga memulihkan martabatnya sendiri. Di titik inilah Buddhadharma dan falsafah Jawa bertemu sebagai suara etis yang mendesak: mengingatkan bahwa keselamatan manusia dan keselamatan bumi adalah satu dan tak terpisahkan.

Penutup: Menuju Kesadaran Ekologis Baru

Bencana Aceh–Sumatera Utara bukanlah peristiwa yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ia adalah tanda zaman—sebuah panggilan etis yang menyingkap krisis lebih dalam daripada sekadar kegagalan teknis atau bencana alamiah. Ia memanggil kita untuk membaca ulang relasi manusia–alam dan menyadari bahwa keselamatan tidak ditentukan terutama oleh kecanggihan teknologi, percepatan pembangunan, atau pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh mutu kesadaran yang membimbing cara kita hidup bersama dunia. Dengan kata lain membawa ke arah menuju kesadaran ekologis.

Dalam terang Buddhadharma, krisis ekologis ini memperlihatkan kegagalan memahami kesalingketergantungan (iddapaccayatā) yang menopang seluruh kehidupan. Ketika manusia memutus jaring relasi sebab-kondisi yang menghidupi alam, ia sesungguhnya sedang merusak fondasi keberadaannya sendiri. Dalam falsafah Jawa, krisis yang sama dibaca sebagai pudarnya laku memayu hayuning bawono—tanggung jawab batin manusia untuk menjaga dunia tetap ayu, seimbang, dan layak dihuni oleh semua makhluk. Dua horizon ini, meski lahir dari tradisi yang berbeda, bertemu pada satu peringatan yang sama: dunia tidak rusak karena alam murka, tetapi karena kesadaran manusia yang tercerabut dari relasi kosmiknya.

Alam dan Diri adalah Tidak Terpisah

Membangun masa depan yang lebih selamat tidak cukup dengan menambal kerusakan atau merespons bencana secara reaktif. Ia menuntut keberanian moral untuk mengoreksi arah pembangunan, membatasi kerakusan yang dilembagakan, dan menata ulang kebijakan publik agar berpihak pada kehidupan—bukan pada kepentingan jangka pendek yang merusak daya dukung bumi. Negara, dalam horizon ini, dipanggil kembali ke perannya yang paling mendasar: bukan sekadar pengelola pertumbuhan, melainkan penjaga kehidupan, pengemban amanat penderitaan rakyat.

Ketika dunia diperlakukan bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai komunitas hidup yang saling mengondisikan, maka manusia tidak hanya menyelamatkan alam, tetapi juga memulihkan martabatnya sendiri. Di titik inilah Buddhadharma dan falsafah Jawa bertemu sebagai suara etis yang mendesak: mengingatkan bahwa keselamatan manusia dan keselamatan bumi adalah satu dan tak terpisahkan.

“Bencana ekologis bukan sekadar kegagalan alam, melainkan tanda bahwa manusia telah kehilangan kesadaran etisnya: lupa bahwa merusak dunia berarti merusak dasar keberadaannya sendiri!”

Eko Nugroho R (Peneliti Institut Nagarjuna)

Bacaan Lanjutan

Buddha. (2010). Majjhima Nikāya: Kumpulan khotbah menengah Sang Buddha (Terj. Indonesia). Jakarta: Dhammacitta Press.

Buddha. (2012). Saṃyutta Nikāya: Kumpulan khotbah yang berhubungan (Terj. Indonesia). Jakarta: Dhammacitta Press.

Buddha. (2013). Aṅguttara Nikāya: Kumpulan khotbah bernomor (Terj. Indonesia). Jakarta: Dhammacitta Press.

Buddha. (2009). Dhammapada (Terj. Indonesia). Jakarta: Dhammacitta Press.

Buddha. (2007). Vinaya Piṭaka: Mahāvagga (Terj. Indonesia). Jakarta: Sangha Theravāda Indonesia.

BNPB. (2025). Laporan Situasi Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun 2025. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kaza, S., & Kraft, K. (Eds.). (2000). Dharma Rain: Sources of Buddhist Environmentalism. Boston: Shambhala.

KLHK. (2022). Status Deforestasi Indonesia Tahun 2021–2022. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kompas.com. (2025, 16 Desember). Prabowo ingin Papua ditanam sawit agar hasilkan BBM. Jakarta: Kompas.

Lee, S. (2018). Borobudur dan Kosmologi Jawa Kuna. Yogyakarta: Pusat Studi Candi Nusantara.

Lee, S. (2019). Membaca Ulang Borobudur: Koreksi atas Narasi Tridhatu. Yogyakarta: Pusat Kajian Warisan Budaya.

Loy, D. R. (2010). The World Is Made of Stories: Buddhist Perspectives on Globalization. Boston: Wisdom Publications.

Magnis-Suseno, F. (1984). Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.

Riyanto, F. X. A. (2022). Memayu Hayuning Bawana: Etika Relasional dalam Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Kanisius.

WALHI. (2023). Catatan Akhir Tahun: Krisis Ekologis dan Tata Kelola Sumber Daya Alam Indonesia. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Tamat

Kembali ke bagian 3/4 Menggali Kembali Pesan Leluhur: Bencana Ekologi Aceh dan Sumatra

Menggali Pesan Leluhur: Bencana Ekologi Aceh-Sumatra (3/4)

By Eko Nugroho Rahardjo -

December 22, 2025

Menggali kembali pesan leluhur nusantara untuk bencana Aceh dan Sumatra. — Menggali kembali pesan leluhur nusantara dalam memandang bencana di Aceh dan Sumatra.

Sebagai etika publik, perjumpaan antara Buddhadharma dan falsafah Jawa membuka kemungkinan lahirnya etika ekologis Nusantara yang tidak bersifat tambal-sulam, melainkan berakar pada tradisi luhur yang telah lama hidup di wilayah ini. Etika ini memandang krisis ekologis bukan semata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai krisis relasional—rusaknya hubungan antara manusia, alam, dan tata nilai yang menopang keduanya (Kaza & Kraft, 2000; Loy, 2010).

Dosa/Dvesa: Penolakan Membuta Terhadap Akal Sehat

Jika lobha dan taṇhā menjelaskan dorongan kerakusan dan rasa tak berkecukupan, serta moha–avidyā menjelaskan kebingungan struktural. Maka dosa/dveṣa (aversion) menyingkap dimensi lain dari krisis ekologis yang kerap diabaikan. Yaitu penolakan aktif terhadap koreksi, kritik, dan refleksi etis. Dalam Buddhadharma, dosa bukan sekadar kemarahan emosional. Melainkan sikap batin yang menolak kenyataan yang tidak menyenangkan. Terutama kenyataan bahwa suatu tindakan telah melahirkan penderitaan (AN 3.69 – Akusala-mūla Sutta). Menggali pesan leluhur: Bencana Ekologi Aceh-Sumatra.

Dalam konteks kebijakan publik, dosa menjelma sebagai penolakan rezim terhadap masukan akal sehat dari para cendekiawan, ilmuwan lingkungan, masyarakat adat, dan pemerhati ekologi. Keengganan untuk melakukan introspeksi, serta penolakan untuk meninjau ulang keputusan politik. Keputusan yang keliru dengan dampak destruktif nyata. Dalam bahasa falsafah Jawa, sikap ini dapat dibaca sebagai ‘selak marang pepeling. Sikap penolakan terhadap nasihat. Dan bentuk hilangnya kesadaran reflektif yang seharusnya menuntun laku kuasa.

Lebih jauh, dosa termanifestasi ketika ‘kritik etis’ justru oleh rezim dilabeli sebagai ‘ancaman terhadap stabilitas.’ Dan para pejuang lingkungan diposisikan sebagai ‘musuh status quo’ yang mengganggu kepentingan oligarkis. Buddhadharma mengingatkan. Bahwa dosa memutus relasi welas asih dan membekukan kemampuan belajar kolektif. Ia menutup ruang dialog dan menghalangi kemungkinan koreksi diri (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).

Ketika dosa bersenyawa dengan lobha dan moha. Maka kebijakan tidak lagi diarahkan untuk mengurangi penderitaan. Melainkan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan. Sekalipun harus mengorbankan keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan. Dalam cakrawala memayu hayuning bawono, inilah bentuk kegagalan etis paling serius. Ketika kekuasaan kehilangan kemampuan eling lan waspada. Dan dunia dibiarkan rusak demi mempertahankan rasa benar diri dan kepentingan sempit.

Oligarki dan Kelesah Struktural

Ketika lobha – ketamakan, taṇhā – kehausan, dan moha – sesat nalar bersenyawa dengan kepentingan oligarki dan kapital besar. Maka penderitaan tidak lagi bersifat insidental, melainkan terstruktur. Buddhadharma menyebut keadaan ini sebagai kelesah (kilesa) yang berlipat ganda. Suatu ‘kondisi batin yang sangat kacau dan keruh.’ Tetapi justru diproduksi ulang dan dipertahankan ‘kekeruhannya’ melalui sistem yang korup. Dalam kerangka ini, bencana ekologis bukan sekadar “musibah alam.” Melainkan buah dari tindakan kolektif:
“Makhluk adalah pemilik tindakannya, pewaris tindakannya.”
(MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta).

Bahasa ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban. Akan tetapi menarik tanggung jawab moral ke ‘pusat pengambilan keputusan – rezim penguasa’ hari ini.

Memayu Hayuning Bawono sebagai Etika Kebijakan Alternatif

Falsafah Jawa memayu hayuning bawono menawarkan horizon kebijakan yang berlawanan secara mendasar. Ia tidak bertanya: apa yang bisa diambil? Melainkan: apa yang harus dijaga agar dunia tetap ayu dan lestari? Dalam bahasa Buddhadharma, ini sejalan dengan tindakan yang selaras dengan Dhamma (sammā). Tindakan yang mengurangi penderitaan, bukan memperpanjangnya.

“Periksa, apakah tindakan ini membawa penderitaan bagi dirimu, bagi orang lain, atau bagi keduanya.” (MN 61 – Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta). Jika prinsip ini diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Konsekuensinya setiap regulasi ekologis semestinya diuji dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan ini melindungi kehidupan, atau justru mempercepat penderitaan?

Menggali Pesan Leluhur: Etika Ekologis dan Tradisi Luhur

Sebagai etika publik, perjumpaan antara Buddhadharma dan falsafah Jawa membuka kemungkinan lahirnya etika ekologis Nusantara yang tidak bersifat tambal-sulam, melainkan berakar pada tradisi luhur yang telah lama hidup di wilayah ini. Etika ini memandang krisis ekologis bukan semata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai krisis relasional—rusaknya hubungan antara manusia, alam, dan tata nilai yang menopang keduanya (Kaza & Kraft, 2000; Loy, 2010).

Pertama, kesadaran akan jaringan kehidupan menjadi fondasi etis utama. Kesalingketergantungan (iddapaccayatā) mengajak manusia melihat bahwa bencana bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan buah dari relasi-relasi yang timpang dan eksploitatif. Dalam kerangka ini, banjir dan longsor di Aceh–Sumatera Utara adalah cermin dari relasi manusia–alam yang telah lama terluka (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).

Kedua, gotong royong dipahami sebagai spiritualitas kolektif, bukan sekadar mekanisme sosial darurat. Gotong royong adalah praktik nyata dari memayu hayuning bawono: bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan kehidupan sebelum krisis terjadi, bukan hanya saling menolong setelah bencana melanda. Dalam konteks kebijakan, ini menuntut partisipasi komunitas lokal, penghormatan terhadap pengetahuan adat, dan perlindungan nyata terhadap kelompok rentan. Menggali pesan leluhur mengenai gotong royong, tentu bukan perkara yang sulit.

Ketiga, etika ekologis Nusantara menegaskan tanggung jawab dalam tindakan kolektif. Buddhadharma mengingatkan bahwa makhluk adalah pemilik tindakannya dan pewaris akibatnya (MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta). Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk menarik tanggung jawab moral ke pusat-pusat pengambilan keputusan (rezim) yang selama ini kerap luput dari pertanggungjawaban etis.

Keempat, perlindungan terhadap komunitas rentan—petani, masyarakat adat, nelayan, dan warga miskin kota—menjadi ukuran konkret dari etika ekologis. Dalam Buddhadharma, kepedulian (mettā dan karuṇā) tidak bersifat abstrak, melainkan menuntut keberpihakan nyata pada mereka yang paling terdampak. Dalam falsafah Jawa, prinsip tepa selira menegaskan bahwa penderitaan pihak lain tidak pernah terpisah dari diri kita sendiri. Inilah mengapa menggali pesan leluhur relevan dengan kondisi saat ini.

Dibutuhkan Keberanian Melakukan Koreksi

Dengan demikian, etika ekologis Nusantara bukan sekadar wacana normatif, melainkan ajakan untuk membangun kembali orientasi hidup dan kebijakan yang berpihak pada kehidupan. Ia menuntut keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan, membatasi kerakusan yang dilembagakan, dan menata ulang relasi manusia–alam dalam horizon tanggung jawab bersama.

Lanjut ke bagian 4/4 Menuju Kesadaran Ekologis…

Lobha Dosa Moha dan Bencana Aceh – Sumatra (2/4)

By Eko Nugroho Rahardjo -

December 21, 2025

Lobha, Dosa, Moha dalam bencana ekologi yang terjadi di Aceh dan Sumatra. — Loba, Dosa, Moha dalam persoalan bencana ekologi di Aceh dan Sumatra. Ketiganya adalah 3 akar kejahatan umat manusia menurut ajaran Buddha.

Alih-alih melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh atas model pembangunan berbasis perambahan hutan, negara justru bersiap mereproduksi skema kerusakan ekologis yang sama di wilayah lain yang secara ekologis dan sosial jauh lebih rentan. Sikap ini menunjukkan ketidakpekaan struktural terhadap prinsip kesalingketergantungan serta mengungkap watak pembangunan yang lebih setia pada kepentingan oligarki dan kapital ekstraktif ketimbang keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan (WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).

Kritik terhadap Respons Kebijakan: Politik dan Lobha Dosa Moha

Seiring bencana yang meluas, kritik terhadap respons pemerintah pun menguat. Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa situasi dianggap terkendali dan kehidupan dapat kembali normal dalam beberapa bulan. Mencerminkan jarak yang serius antara bahasa kebijakan dan realitas penderitaan warga terdampak. Pernyataan semacam ini bukan sekadar problem komunikasi. Melainkan indikasi kegagalan etis negara dalam membaca penderitaan rakyat sebagai akibat langsung dari pilihan-pilihan kebijakan sebelumnya. (Kompas.com, 2025).

Lebih jauh, wacana Presiden Prabowo mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua demi produksi bahan bakar. Memperlihatkan dengan gamblang kegagalan rezim dalam menarik pelajaran dari bencana Aceh dan Sumatera. Alih-alih melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh atas model pembangunan berbasis perambahan hutan. Negara justru bersiap mereproduksi skema kerusakan ekologis yang sama di wilayah lain. Wilayah yang secara ekologis dan sosial jauh lebih rentan. Sikap ini menunjukkan ketidakpekaan struktural terhadap prinsip kesalingketergantungan. Serta mengungkap watak pembangunan yang lebih setia pada kepentingan oligarki dan kapital ekstraktif. Ketimbang keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan (WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).

Sepertinya presiden masih belum cukup menyaksikan kehancuran yang diderita Aceh dan Sumatra. Yang seharusnya dapat menjadi cermin kegagalan rezim ini menjaga keselamatan rakyat dari bencana ekologis. Bencana akibat perusakan hutan yang seolah dilegalkan. Lalu dengan tanpa beban dan tidak peka, rezim bersiap menciptakan kondisi kerusakan lanjutan di Papua.

Kebijakan yang mengutamakan ekspansi monokultur tanpa memperhatikan dampak ekologis jangka panjang. Hanya menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah masih terjebak pada logika ekonomi semata. Logika yang mengabaikan prinsip kesalingketergantungan yang fundamental. Ketidaksensitifan semacam ini mengindikasikan kurangnya penyadaran akan keterhubungan antara keputusan politik dan dampak ekologis. Hal yang pada akhirnya berimbas pada keselamatan rakyat, bahkan nyawa mereka.

Lobha Dosa Moha: Akar Beracun Kebijakan yang Merusak Alam

Dalam Buddhadharma, penderitaan tidak pernah dipahami sebagai peristiwa kebetulan. Ia selalu memiliki sebab, dan sebab itu berakar pada kondisi batin. Sang Buddha merumuskan akar penderitaan itu secara ringkas namun tegas sebagai lobha (rasa tidak berkecukupan dan kerakusan), dosa (penolakan), dan moha (kebingungan atau keliru mengerti). Ketiganya disebut sebagai akar tidak-bajik (akusala-mūla) atau trivisa – tiga racun.
“Ada tiga akar tidak-bajik: lobha, dosa, dan moha.”
(AN 3.69 – Akusala-mūla Sutta)

Dalam konteks bencana ekologis di Aceh dan Sumatera Utara, tiga akar negatif atau tiga racun (trivisa) batin ini tidak hanya hadir pada level individual, tetapi telah menjelma menjadi rasionalitas kebijakan dan kerangka pembangunan.

Lobha: Ketidakcukupan yang Dilembagakan

Lobha dalam pengertian Buddhadharma bukan sekadar keserakahan vulgar, melainkan perasaan eksistensial bahwa apa yang ada tidak pernah cukup. Ketika rasa tidak berkecukupan ini menjadi dasar kebijakan, alam diposisikan semata sebagai resource base—basis sumber daya yang harus terus diekstraksi demi pertumbuhan ekonomi.

Dalam bahasa kebijakan publik, lobha menjelma sebagai orientasi pertumbuhan tanpa batas (growth imperative), Indikator keberhasilan yang semata berbasis produksi dan output, serta pengabaian daya dukung ekologis (carrying capacity).
>Terkait ini Buddha telah mengingatkan secara eksplisit bahwa lobha tidak pernah membawa kesejahteraan, melainkan penderitaan lanjutan:
“Dari lobha muncul penderitaan; dari lobha muncul rasa takut.”
(Dhp 216)

Banjir bandang dan longsor yang berulang justru memperlihatkan paradoks kebijakan berbasis lobha: semakin alam dieksploitasi atas nama kesejahteraan, semakin besar penderitaan yang ditanggung masyarakat.

Taṇhā: Dorongan Kebijakan yang Tidak Pernah Puas

Jika lobha adalah rasa tidak berkecukupan, maka taṇhā adalah dorongan untuk terus memuaskannya. Taṇhā bekerja melalui logika “harus lebih”: lebih banyak energi, lebih luas lahan industri, lebih tinggi produksi. Dalam kerangka kebijakan, taṇhā hadir sebagai Obsesi terhadap ekspansi, Narasi ketertinggalan yang menjustifikasi perusakan, dan pengabaian prinsip kehati-hatian ekologis (precautionary principle).

Buddha menegaskan bahwa taṇhā adalah sumber langsung penderitaan kolektif:
“Inilah asal mula penderitaan: taṇhā yang menimbulkan kelahiran kembali, disertai kenikmatan dan nafsu, yang mencari kepuasan di sana-sini.”
(SN 56.11 – Dhammacakkappavattana Sutta)

Ketika taṇhā (kehausan, kerakusan, ketamakan, rasa tak berkecukupan) menjadi motor kebijakan, negara terjebak dalam lingkaran produksi–kerusakan–penanggulangan, tanpa pernah menyentuh akar masalahnya.

Moha dan Avidyā: Kebingungan yang Melahirkan Keputusan Keliru

Namun akar terdalam dari lobha dan taṇhā adalah moha atau avidyā—keliru mengerti. Dalam Buddhadharma, avidyā bukan sekadar kurang informasi, melainkan gagal memahami kesalingketergantungan (iddapaccayatā).

“Karena tidak mengetahui dan tidak memahami secara benar, makhluk-makhluk ini terjerat dan berputar dalam penderitaan.” (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta)

Dalam bahasa kebijakan publik, avidyā termanifestasi sebagai pemisahan ekonomi dari ekologi, pemisahan pembangunan dari keselamatan rakyat, dan pemisahan keputusan dari dampak jangka panjangnya. Avidyā membuat kebijakan tampak sah secara prosedural, tetapi gagal secara etis dan ekologis. Negara hanya hadir sebagai pengelola izin yang miskin integritas, bukan penjaga kehidupan yang mengemban amanat penderitaan rakyat.

Eko Nugroho R (Peneliti Institut Nagarjuna)

Bersambung ke bagian 3/4 Menggali Pesan Leluhur…

Cermin Krisis: Bencana Aceh hingga Sumatra Utara (1/4)

By Eko Nugroho Rahardjo -

December 20, 2025

Cermin Krisis: Bencana Aceh dan Sumatra adalah tentang kesadaran ekologis umat manusia. — Cermin Krisis: Bencana Aceh dan Sumatra adalah tentang krisis kesadaran ekologis umat manusia.

Secara meteorologis bencana ini dipicu oleh hujan ekstrem yang turun tanpa jeda. Dan sistem atmosfer kompleks yang berkaitan dengan siklon tropis. Namun interaksi antara faktor alam dan manusia adalah yang memperparah dampaknya. Para ahli lingkungan dan meteorologi menekankan. Bahwa kerusakan hutan dan ekosistem hulu sungai mempercepat limpasan air, memperlemah daya serap tanah, dan memicu banjir serta longsor. Dengan dampak yang jauh lebih mematikan (KLHK, 2022; WALHI, 2023). Ini seharusya menjadi cermin krisis bahwa kesadaran ekologis kita masih rendah.

Tinjauan Kritis Bencana Aceh–Sumut: Membaca Krisis Ekologis dengan Buddhadharma dan Falsafah Jawa

Oleh Eko Nugroho R. (Institut Nagarjuna)

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat. Terjadi pada akhir November–Desember 2025 lalu. Merupakan bencana yang telah menorehkan luka besar dalam kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Data terkini menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 jiwa telah meninggal dunia. Dengan ribuan lainnya terluka dan ratusan ribu mengungsi akibat bencana ini. BNPB memperbarui angka korban menjadi 1.053 jiwa per 16 Desember 2025. Dengan kerusakan rumah, infrastruktur, dan lingkungan yang sangat luas (BNPB, 2025; WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).

Fenomena ini memunculkan pertanyaan lebih dalam. Mengapa tragedi ekologis seperti ini terus berulang? Apa maknanya jika kita membaca kejadian ini bukan hanya sebagai “peristiwa alam.” Akan tetapi sebagai cermin krisis kesadaran ekologis.

Bencana Alam Bukan Azab Tetapi Cermin Krisis Kesadaran

Secara meteorologis, bencana ini dipicu oleh hujan ekstrem yang turun tanpa jeda. Dan sistem atmosfer kompleks yang berkaitan dengan siklon tropis. Namun interaksi antara faktor alam dan manusia adalah yang memperparah dampaknya. Para ahli lingkungan dan meteorologi menekankan. Bahwa kerusakan hutan dan ekosistem hulu sungai mempercepat limpasan air, memperlemah daya serap tanah, dan memicu banjir serta longsor. Dengan dampak yang jauh lebih mematikan (KLHK, 2022; WALHI, 2023).

Deforestasi, ekspansi perkebunan besar (minyak sawit, pertambangan, dan izin lahan lainnya) memperparah dampak bencana. Karena hilangnya vegetasi yang semestinya menahan aliran air, mengurangi erosi, dan memperlambat limpasan hujan berat. Baik ke lembah maupun sungai. Kerusakan ekologis masif ini bahkan disebut berdampak “tingkat kepunahan” pada habitat satwa langka seperti orangutan Tapanuli. Populasi kritis yang hidup di hutan utara Sumatera kini makin terancam (WALHI, 2023; KLHK, 2022).

Fenomena ini bukan sekadar “aksentuasi cuaca ekstrem.” Akan tetapi akumulasi dari perjalanan panjang. Di mana tutupan hutan hilang, lahan dirambah, dan sumber daya alam diubah untuk kepentingan jangka pendek. Dalam konteks ini, bencana menunjukkan apa yang disebut oleh para praktisi Buddhadharma sebagai keliru mengerti (avijjā). Kesadaran yang memisahkan manusia dari jaringan hidup yang saling menopang. Serta hilangnya pengakuan terhadap kesalingketergantungan (iddapaccayatā) (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).

Etika Ekologis dalam Kesalingketergantungan

Dalam Buddhadharma, ajaran paṭiccasamuppāda (iddapaccayatā) menegaskan. Bahwa segala fenomena muncul dan bertahan melalui jaringan sebab-kondisi yang saling bergantung. “Jika ini ada itu ada, jika ini muncul itu muncul; jika ini tak ada, itu pun tak ada, jika ini hilang itu pun hilang.” Dan tidak ada satu pun entitas yang berdiri sendiri. Ketika manusia merusak hutan, sungai, dan tanah, tindakan tersebut bukan hanya merugikan alam. Tetapi juga merusak manusia itu sendiri, lantaran kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan alam tempat kita berpijak. (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta; Kaza & Kraft, 2000).

Etika ekologis Buddhadharma mengingatkan bahwa tindakan manusia terhadap alam adalah bagian dari karma. Sekalipun istilah karma bukan “hukum moral”, ia merujuk pada dampak moral dari tindakan yang saling berkaitan dan berimbas pada semua makhluk hidup. Ketidaksadaran terhadap iddapaccayatā membawa manusia pada gaya hidup yang fragmentaris. Gaya hidup yang hanya melihat dunia sebagai “sumber daya” bukan sebagai komunitas kehidupan yang perlu dirawat. (MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta; Loy, 2010).

Memayu Hayuning Bawono, Gotong Royong Kosmis dan Akar Kedalaman Spiritualitas

Dalam falsafah Jawa, gagasan memayu hayuning bawono merangkum etika hidup yang holistik: memperindah dan merawat keseimbangan dunia sebagai wujud tanggung jawab batin manusia. Ini bukan sekadar ideal estetis, melainkan etika yang lahir dari pengalaman hidup kolektif masyarakat Jawa yang memandang alam sebagai bagian dari kehidupan moral itu sendiri. Dalam horizon ini, gotong royong bukan hanya praktik sosial, melainkan ekspresi kosmis dari kesadaran bahwa kehidupan berlangsung dalam jalinan relasi yang saling menopang (Riyanto, 2022; Magnis-Suseno, 1984).

Kesadaran semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Buddhadharma tidak hadir di tanah Jawa sebagai lapisan asing, melainkan ngoyot jero—mengakar dalam dan menyatu dengan laku hidup masyarakatnya. Pada masa Medang Mataram, kehadiran Borobudur bukan sekadar monumen religius, melainkan pusat kosmologi etis yang membentuk cara manusia Jawa memahami dunia dan dirinya. Integrasi ini memperkaya kearifan lokal Jawa dengan prinsip kesalingketergantungan dan tanggung jawab batin terhadap semesta, sehingga memayu hayuning bawono menemukan pijakan historis dan simboliknya yang paling kuat melalui kehadiran Borobudur (Shinta Lee, 2019; Salim Lee, 2018).

Makna dibalik Relief Borobudur

Relief Borobudur memperlihatkan laku manusia dalam jaring sebab-akibat: ngunduh wohing pakarti pada relief karmavibhaṅga; migunani tumraping liyan dalam kisah-kisah Jātaka dan Avadāna; kasampurnaning dumadi dalam narasi Lalitavistara; serta semangat ngangsu kawruh dalam Gandavyūha. Keseluruhan rangkaian ini menggambarkan bagaimana transformasi batin manusia—bukan dominasi atas alam—dipahami sebagai dasar keharmonisan dunia dan prasyarat bagi kehidupan yang ayu dan lestari (Shinta Lee, 2019).

Nilai-nilai Buddhadharma tidak hadir di tanah Jawa sebagai lapisan asing, melainkan ngoyot jero—mengakar dalam dan menyatu dengan laku hidup masyarakatnya. Pada masa Medang Mataram, kehadiran Borobudur bukan sekadar monumen religius, melainkan pusat kosmologi etis yang membentuk cara manusia Jawa memahami dunia dan dirinya. Integrasi ini memperkaya kearifan lokal Jawa dengan prinsip kesalingketergantungan dan tanggung jawab batin terhadap semesta (Shinta Lee, 2019; Salim Lee, 2018). Jika kesadaran demikian dimiliki sebagian individu. Maka bencana ekologis ini akan menjadi cermin krisis kesadaran.

Bersambung ke bagian 2 Loba Dosa Moha…

WFB: World Fellowship of Buddhists Peringatan 75 Tahun

By admin_IN -

December 19, 2025

Peringatan HUT ke-75 World Fellowship of Buddhists atau WFB diperingati di Bangkok Thailand. — Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-75 Tahun WFB atau World Fellowship of Buddhists dilaksanakan di Bangkok, Thailand.

Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-75 tahun berdirinya World Fellowship of Buddhists (WFB) digelar di Bangkok, Thailand. Peringatan tersebut diadakan pada 4–7 Desember 2025. Perhelatan ini dihadiri berbagai tokoh dan perwakilan organisasi Buddhis dunia. Termasuk Sekretaris Departemen Agama dan Kebudayaan Central Tibetan Administration (CTA), Dhondul Dorjee.

Rangkaian peringatan ini bertepatan dengan sejumlah agenda penting berskala internasional. Antara lain General Conference ke-31 World Fellowship of Buddhists, World Fellowship of Buddhist Youth Conference ke-22. Serta Council Meeting ke-13 World Buddhist University.

Pada 5 Desember, digelar diskusi khusus bertajuk “Cultivating Wisdom and Well-Being in the AI Era: A Buddhist Vision for the Future.” Diskusi yang berlangsung hangat tersebut diselenggarakan di Vajiravudh College, Bangkok. Diskusi ini menyoroti peran nilai-nilai Buddhis dalam merespons tantangan era Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Akal Imitasi (AI). Pada hari yang sama, dilangsungkan pula rapat Dewan Pemuda Buddhis Dunia. Selain itu juga sesi pertama General Conference WFB, dan rapat Komite Eksekutif WFB, serta Council Meeting World Buddhist University.

Keesokan harinya, para peserta mengikuti upacara pembukaan resmi peringatan 75 tahun WFB. Agenda dilanjutkan dengan sesi kedua General Conference dan ditutup dengan seremoni penutupan yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian sidang.

Kunjungan Budaya WFB ke Wat Arun dan Wat Pho

Pada 7 Desember, para peserta mengikuti kunjungan budaya ke dua vihara penting di Bangkok, yakni Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan—vihara kerajaan kedua Thailand—serta Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan.

Wat Arun merupakan salah satu mahakarya arsitektur sekaligus pusat spiritual terpenting di Thailand. Terletakdi tepi Sungai Chao Phraya, pagoda ini telah ada sejak periode Kerajaan Ayutthaya. Hingga kelak memperoleh peran historis penting karena Raja Taksin Agung menjadikan Thonburi sebagai ibu kota baru. Pada era Raja Rama II dan Raja Rama III, pagoda ini dipugar dan diperluas. Saat ini Wat Arun juga berfungsi sebagai destinasi wisata utama dan simbol pariwisata nasional. Demikian juga Wat kedua, yang lebih dikenal sebagai Wat Pho. Vihara dimana kita bisa menyaksikan Patung Buddha berbaring terbesar. Dengan telapak kaki yang menunjukkan berbagai simbol keagungan.

Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang WFB sejak didirikan pada 1950, tetapi juga menegaskan peran Buddhadharma global dalam merespons tantangan zaman, termasuk isu teknologi, pendidikan, dan pembangunan manusia berbasis kebijaksanaan. Apalagi di era digital dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan yang memerlukan cara pandang baru terhadap berbagai bidang.

Sumber: Tibet.net

1...678...20 Page 7 of 20

Penutup: Menuju Kesadaran Ekologis Baru

Alam dan Diri adalah Tidak Terpisah

Bacaan Lanjutan

Dosa/Dvesa: Penolakan Membuta Terhadap Akal Sehat

Oligarki dan Kelesah Struktural

Memayu Hayuning Bawono sebagai Etika Kebijakan Alternatif

Menggali Pesan Leluhur: Etika Ekologis dan Tradisi Luhur

Dibutuhkan Keberanian Melakukan Koreksi

Lobha Dosa Moha: Akar Beracun Kebijakan yang Merusak Alam

Lobha: Ketidakcukupan yang Dilembagakan

Taṇhā: Dorongan Kebijakan yang Tidak Pernah Puas

Moha dan Avidyā: Kebingungan yang Melahirkan Keputusan Keliru

Tinjauan Kritis Bencana Aceh–Sumut: Membaca Krisis Ekologis dengan Buddhadharma dan Falsafah Jawa

Bencana Alam Bukan Azab Tetapi Cermin Krisis Kesadaran

Etika Ekologis dalam Kesalingketergantungan

Memayu Hayuning Bawono, Gotong Royong Kosmis dan Akar Kedalaman Spiritualitas

Makna dibalik Relief Borobudur

Kunjungan Budaya WFB ke Wat Arun dan Wat Pho

Kajian & Opini

WartaIN

Galeri Terbaru