Jaringan Gusdurian Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap menolak keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian). Sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Tujuannya adalah menjadi upaya penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina. Termasuk soal pembangunan kembali Gaza.
Dalam pernyataan yang dirilis pada 2 Februari 2026 di Yogyakarta tersebut. Jaringan Gusdurian menyatakan keberatan atas inisiatif tersebut. Alasannya karena tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam struktur dewan. Selain itu, dewan ini dinilai tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas. Serta berpotensi melemahkan mekanisme multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Rencana ini sama saja dengan melakukan pemulihan perdamaian semu. Tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri.” Demikian tertulis dalam pernyataan yang ditandatangani Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid.
Jaringan Gusdurian menilai keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif sepihak tersebut. Bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, keterlibatan dalam perjanjian internasional yang berdampak luas. Seharusnya memerlukan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.
Selain itu, keterlibatan Indonesia dinilai hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pemberi legitimasi. Bagi kepentingan kekuatan global, yang justru melanggengkan penindasan di Palestina. Gusdurian sekaligus mengingatkan agar pemerintah Indonesia tetap setia pada prinsip politik bebas aktif. Mengupayakan perdamaian dunia melalui mekanisme multilateral yang sudah ada yaitu PBB.
Sikap Jaringan Gusdurian
Jaringan Gusdurian oleh karena itu menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, menolak Board of Peace karena dinilai lebih sebagai upaya dominasi imperial berbungkus perdamaian. Kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace. Ketiga, meminta pemerintah memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel dan berpihak pada rakyat Palestina. Keempat, mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai konstitusi. Kelima, menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan melawan genosida oleh Israel.
Sumber: Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian Menolak Board of Peace, Yogyakarta, 2 Februari 2026.
