Di Korea Utara, agama sering dianggap tidak ada. Negara ini dikenal sebagai salah satu yang paling ketat mengontrol kehidupan warganya, termasuk urusan keyakinan. Namun, benarkah Buddhadharma Korea Utara benar-benar hilang? Atau justru ia tetap hidup—meski dalam bentuk yang berbeda?
Pertanyaan ini menjadi menarik ketika kita melihat bahwa jauh sebelum berdirinya negara modern Korea Utara, Buddhadharma telah berakar sangat dalam di Semenanjung Korea. Ia bukan sekadar agama, tetapi juga bagian dari budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat selama berabad-abad. Artikel ini adalah bagian pertama dari lima tulisan bersambung yang merupakan hasil bacaan terhadap artikel Nicolas Levi dan Roman Husarski. Buddha Under Control. Buddhism’s Legacy in North Korea, yang diterbitkan dalam Jurnal Acta Asiatica Varsoviensia pada 2021 silam.
Jejak Panjang Buddhadharma di Semenanjung Korea
Menurut kajian Nicolas Levi dan Roman Husarski, Buddhadharma mulai masuk ke Semenanjung Korea sekitar tahun 372. Pada abad keempat tersebut, Korea masih terbagi dalam tiga kerajaan besar: Goguryeo, Baekje, dan Silla.
Seiring waktu, Buddhadharma berkembang pesat, terutama pada masa Dinasti Goryeo (918–1392). Ia tidak hanya menjadi ajaran spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan budaya. Vihara, kitab suci, hingga praktik keagamaan menjadi bagian dari struktur masyarakat.
Namun, perjalanan Buddhadharma tidak selalu mulus. Memasuki abad ke-14, pengaruh Neo-Konfusianisme (pengembangan Konfusianisme menjadi ideologi politik) mulai menguat. Pada masa Dinasti Joseon (1392–1897), kebijakan anti-Buddha diberlakukan secara sistematis. Para biksu dibatasi, vihara kehilangan kekuasaan, dan Buddhadharma perlahan terdorong ke pinggiran kehidupan sosial.
Meski demikian, Buddhadharma tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertahan di wilayah-wilayah terpencil, terutama di pegunungan, dan tetap hidup dalam praktik masyarakat sehari-hari, khususnya di kalangan rakyat biasa.
Dari Tradisi ke Identitas Budaya
Menariknya, menjelang abad ke-20, Buddhadharma justru mulai bertransformasi. Para biksu mulai aktif kembali ke kota, mengadopsi metode modern seperti pendidikan publik, organisasi keagamaan, hingga penerbitan kitab suci. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan menanggapi perkembangan agama lain, seperti Kekristenan.
Pada masa kolonial Jepang (1910–1945), Buddhadharma bahkan mengalami fase pertumbuhan baru. Meski tidak lepas dari intervensi politik, periode ini membuat Buddhadharma kembali memiliki ruang dalam kehidupan publik. Jumlah penganutnya meningkat, dan berbagai reformasi dilakukan dalam praktik keagamaan .
Semua ini menunjukkan satu hal penting: Buddhadharma bukanlah elemen asing di Korea, melainkan bagian dari identitas sejarah dan budaya yang sangat kuat.
Mengapa Buddhadharma Korea Utara Sulit Dihapus?
Ketika Korea terpecah menjadi Utara dan Selatan setelah Perang Dunia II, kedua wilayah ini mengambil jalan yang sangat berbeda, termasuk dalam hal agama. Korea Utara mengadopsi ideologi negara yang cenderung anti-agama, sementara Korea Selatan berkembang sebagai masyarakat yang lebih plural secara keagamaan.
Namun, berbeda dengan agama lain yang relatif baru, Buddhadharma memiliki akar yang jauh lebih dalam di wilayah utara. Ia telah menjadi bagian dari warisan budaya selama berabad-abad. Inilah yang membuatnya sulit untuk benar-benar dihapus.
Sebagaimana dicatat dalam penelitian tersebut, meskipun mengalami tekanan berat, Buddhadharma tetap memiliki “kehadiran” di Korea Utara, baik dalam bentuk budaya maupun simbolik . Ia mungkin tidak lagi tampil sebagai praktik keagamaan yang bebas, tetapi jejaknya tetap ada dalam berbagai aspek kehidupan.
Awal dari Cerita yang Lebih Kompleks
Bagian pertama ini menunjukkan bahwa untuk memahami posisi Buddhadharma di Korea Utara hari ini, kita tidak bisa hanya melihat kondisi politik modern. Kita perlu menelusuri akar sejarahnya yang panjang dan kompleks.
Buddhadharma di Korea Utara bukan sekadar soal agama yang ditekan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tradisi kuno bertahan, beradaptasi, dan—dalam beberapa hal—diubah oleh kekuasaan.
Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan drastis terjadi setelah Perang Korea, ketika negara mulai secara sistematis menekan dan mengontrol kehidupan keagamaan.@esa
Baca juga: Menghidangkan Dharma Lewat Masakan: Inspirasi dari Bhiksuni Jeong Kwan
