Bagaimana sebenarnya lanskap keagamaan di Tiongkok pada masa lampau? Apakah sejak dahulu Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme berdiri sejajar sebagai agama dengan bentuk kelembagaan yang sama? atau biasa disebut Sanjiao (Tridharma)? Kajian mendalam atas kehidupan kuil di Beijing selama lima abad memberi gambaran yang lebih konkret. Melalui Peking: Temples and City Life, 1400–1900, sejarawan Susan Naquin mengungkap hasil penelitiannya terhadap ribuan kuil di ibu kota Tiongkok dari masa Dinasti Ming hingga akhir Dinasti Qing.
Temuan dalam buku ini membantu kita melihat bagaimana agama benar-benar berfungsi dalam kehidupan kota.
Rohaniwan dalam Lanskap Keagamaan Beijing Kuno
Dalam pembahasan tentang “Gods and Clerics”, Naquin secara eksplisit mencatat keberadaan: bhiksu dan bhiksuni Buddha, pendeta Taois, dan Mullah (pemimpin religius Muslim). Ketiganya tampil sebagai kelompok sosial-keagamaan yang nyata: memiliki tempat ibadah, menjalankan ritual, dan melayani umatnya masing-masing. Jumlah tempat ibadah dan rohaniwan Agama Buddha paling dominan, diikuti Taois, dan dalam porsi paling kecil adalah muslim.
Uniknya, hingga 1908 tidak muncul kategori “rohaniwan Konghucu”. Tidak ditemukan istilah seperti Confucian priest atau Confucian cleric sebagai kelas klerikal yang hidup dari pelayanan ritual kepada umatnya. Karena memang gagasan untuk menjadikan Konghucu sebagai agama baru lahir jelang keruntuhan Dinasti Qing dan berdirinya Republik Tiongkok.
Memang terdapat Wenmiao (Kuil Konfusius), tetapi posisinya berada dalam kategori ritual negara (state cult). Bukan jaringan kuil dengan umat yang hidup dalam dinamika sosial kota. Hanya digunakan oleh kaisar dan kaum cendekia yang mempelajari ajaran Konghucu, apapun agamanya.
Dengan kata lain, dalam lanskap keagamaan nyata Beijing 1400–1900: Agama Buddha hadir dengan vihara dan bhiksu. Agama Tao hadir dengan kuil Taois dan pendeta Taois. Sementara Agama Islam hadir dengan masjid dan Mullah. Sedangkan Konfusianisme hadir sebagai etika dan ritual negara. Struktur ini tercermin konsisten dalam data yang dihimpun Naquin.
Memahami Kelenteng di Indonesia melalui Pola Ini
Temuan tersebut menjadi relevan ketika kita melihat sejarah kelenteng di Indonesia. Istilah “kelenteng” sendiri berkembang di Jawa dan berasal dari istilah Kwan Im Teng (觀音亭), yang berarti balai atau paviliun untuk pemujaan Guanyin (Kwan Im Pu Sa). “Pu Sa” (菩薩) merupakan transliterasi dari kata Sanskerta Bodhisattva.
Secara etimologis dan ikonografis, akar Buddhis dalam kelenteng sangat jelas. Figur Guanyin adalah bentuk sinifikasi dari Bodhisattva Avalokitesvara dalam tradisi Buddhadharma Mahayana.
Di Beijing sebagaimana dipetakan Naquin, kuil-kuil publik yang hidup dalam masyarakat kota berafiliasi dengan Agama Buddha dan Agama Tao. Tidak ditemukan jaringan kuil Konghucu sebagai agama publik dengan rohaniwannya. Pola ini memberi konteks historis ketika kita melihat kelenteng di Indonesia. Wilayah dimana leluhur Tionghoa sejak abad ke-5 merantau dan membawa serta praktik keagamaannya.
Kelenteng Buddha: Ruang yang Terbuka
Penelitian Claudine Salmon dan Denys Lombard dalam Klenteng-Klenteng dan Masyarakat Tionghoa di Jakarta (2003) menunjukkan bahwa kelenteng Buddhis bersifat inklusif dan terbuka.
Kelenteng awal di Nusantara kuat berakar pada tradisi Buddhis Mahayana. Namun sifat inklusif vihara atau kelenteng membuatnya tidak eksklusif secara sektarian. Tradisi Taois yang berkembang dalam komunitas Tionghoa perantauan diberi ruang dalam kompleks yang sama. Oleh karena itu, pengaruh Taois yang masuk belakangan menurut Salmon dan Lombard (2003), diberi ruang di kelenteng Buddhis.
Sehingga kita saat ini dapat menyaksikan dewata dari kosmologi Taois berdampingan dengan figur-figur dewata maupun Bodhisatva Buddhis di dalam satu kelenteng. Ini bukan anomali, melainkan cerminan praktik religius Buddhadharma Tionghoa yang lentur dan akomodatif. Terutama melalui konsep upaya kausalya.
Jika di Beijing 1400–1900 Buddha dan Tao sama-sama hadir dalam jaringan kuil publik. Maka dalam konteks di tanah perantauan, keduanya dapat berbagi ruang dalam satu kompleks tempat ibadah. Yakni di tempat ibadah berarsitektur Tiongkok yang secara umum (generik) disebut kelenteng. Bahkan di Bali, vihara bergaya Tiongkok ini juga hadir di tengah-tengah pura. Seperti di Pura Batur, Balingkang dan sebagainya.
Tiao Kak Sie Cirebon: Dinamika Ruang dan Fungsi
Contoh menarik dapat dilihat di Cirebon, khususnya pada kompleks Tiao Kak Sie, yang sejak masa orde baru diubah namanya menjadi Vihara Dewi Welas Asih. Penamaan pada masa orba ini bukan bebas nilai. Memang akar Buddhisnya jelas, dari akhiran Sie pada nama tempat ibadah tersebut. Sebagaimana Sie pada kata Shaolin Si (Mandarin) atau Siauw Lim Sie (Hokkien). Memang sejak awal bangunan ini adalah sebuah vihara. Temuan Franke, Salmon & Xiao (2003) bahkan mencatat keberadaan plakat yang mencatat Tiao Kak Sie sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Jawa Barat.
Dewata utama di Tiao Kak Sie Cirebon maupun Tay Kak Sie Semarang adalah Kwan Im. Avalokitesvara dalam bahasa asalnya, dan diterjemahkan Dewi Welas Asih dalam bahasa Indonesia. Inilah vihara tertua di Jawa Barat, yang menurut manuskrip Keraton Kasepuhan dibangun pada 1559. Namun kalau berdasarkan Dui Lian atau Pai, yakni syair berpasangan yang biasa diukir pada papan kayu dan diletakkan di kanan kiri altar, tercatat tahun 1658. Umumnya inilah tahun pendirian sebuah tempat ibadah.
Beberapa artikel populer di berbagai media online yang biasanya hadir jelang imlek, kerap mengutip keterangan dari sumber yang kurang valid. Biasanya bersumber dari Kronik Tionghoa Cirebon. Padahal kronik ini menurut kajian Wain (2025: 1-27) merupakan sumber yang keabsahannya diragukan, kisah penemuannya tidak dapat dipercaya. Bahkan Residen Poortman yang diklaim Parlindungan sebagai penemu kedua kronik, datanya tidak sesuai dengan Poortman historis dalam catatan pegawai Belanda yang bernama Poortman.
Wain menemukan bahwa pegawai Belanda yang bernama Poortman sudah pensiun dan tinggal di Belanda pada tahun penemuan kedua kronik sebagaimana diklaim Parlindungan. Naskah asli kedua kronik juga tidak pernah dilihat dan ditemukan siapapun hingga saat ini. Menurut pengakuan Parlindungan, naskah asli sudah diserahkan ke perpustakaan di Leiden. Namun, dari penelusuran Wain, tidak ada tanda terima naskah tercatat dan pihak Leiden menyatakan tidak ada kedua kronik dalam koleksinya.
Temuan Ephigrafi Tionghoa di Jawa
Dari materi-materi ephigrafi Tionghoa yang telah ditemukan, sebuah rumah abu ini didirikan pada 1790 oleh Kapiten Tan Oat Ing di kompleks vihara. Tujuannya adalah untuk menyimpan abu dan papan nama peringatan para bhiksu yang pernah bertugas di Tiao Kak Sie dan juga untuk tokoh-tokoh Tionghoa setempat. Perkembangan selanjutnya, karena kebutuhan ruang yang semakin besar maka pada 1848 rumah abu ini dipindah ke jalan Talang oleh Kapiten Tan Phan Long. Pemindahan dan pembangunan baru tuntas pada masa Kapiten Khoe Tiauw Jang (Franke, W, Salmon, C & Xiao, G 1997).
Pada awal abad ke-20, lahirnya gagasan dari Kang Youwei untuk membentuk Agama Konghucu di Tiongkok. Ide ini kemudian berkembang, termasuk di Cirebon sehingga akhirnya rumah abu di jalan Talang tersebut juga digunakan untuk kegiatan kebaktian umat Konghucu. Menurut Teddy Setiawan Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN), penggunaan oleh umat Konghucu dimulai pada tahun 1950-an (Dejabar.id). Istilah “Kelenteng Talang”, merujuk pada bangunan rumah abu yang kemudian berdiri terpisah di Jalan Talang. Jadi judul pada tulisan di artikel tersebut tidak tepat, karena apa yang kini disebut Kelenteng Talang bukan kelenteng tertua kedua. Pada 1858 bangunan ini masih berfungsi sebagai rumah abu dari Vihara Dewi Welas Asih. Bukan tempat ibadah.
Kasus ini memperlihatkan sesuatu yang penting: kelenteng sebagai ruang ibadah Buddhis memiliki kapasitas akomodasi yang luas. Ia tidak dibangun sebagai institusi eksklusif untuk satu denominasi modern tertentu, melainkan sebagai ruang religius komunitas Tionghoa yang lentur. Menerima pengaruh Taois, kemudian memberi ruang bagi penganut Konghucu. Bahkan di beberapa tempat mengakomodasi praktik agama lokal dengan pemujaan terhadap orang suci atau dewata lokal.
Inklusivitas & Kelenturan Tempat Ibadah Chinese Buddhism (Buddhadharma Tionghoa)
Jika dilihat dari akar historisnya—baik melalui istilah Kwan Im Teng, dominasi ikonografi Buddhis, maupun pola lanskap kuil sebagaimana tergambar dalam studi Beijing 1400–1900—dominasi unsur Buddhis dalam kelenteng bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia memiliki landasan sejarah panjang.
Kajian atas lanskap keagamaan Beijing selama lima abad menunjukkan bahwa: Buddha dan Tao hadir sebagai agama dengan kuil dan rohaniwan. Islam hadir dengan struktur komunitas dan klerikal yang jelas. Konfusianisme berfungsi terutama sebagai sistem etika dan ritual negara.
Ketika pola ini dibawa ke konteks Nusantara, kita melihat bahwa kelenteng berkembang sebagai ruang ibadah Buddhis yang inklusif, yang kemudian memberi ruang bagi unsur Daois dan bahkan kegiatan kebaktian Konghucu.
Sejarah sosial menunjukkan dinamika yang cair dan terbuka. Dan dari sanalah kita dapat memahami identitas kelenteng dengan lebih jernih—bukan sekadar berdasarkan kategori administratif modern, melainkan berdasarkan jejak historisnya yang panjang.
Eddy Setiawan, Peneliti Institut Nagarjuna
Bacaan Lanjutan:
Dejabar.id 2019, ‘Melihat Sejarah Klenteng Talang Cirebon, Klenteng Tertua Kedua di Indonesia’, 6 Februari, dilihat 24 Februari 2026 (https://dejabar.id/melihat-sejarah-klenteng-talang-cirebon-klenteng-tertua-kedua-di-indonesia/).
Franke, W, Salmon, W & Xiao, G 1997, Chinese Ephigrapic Materials in Indonesia Vol. II (2 Volumes), South Seas, Singapore.
Naquin, S 2000, Peking: Temples and City Life, 1400–1900, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California.
Salmon, C & Lombard, D 2003, Klenteng-Klenteng dan Masyarakat Tionghoa di Jakarta, Yayasan Pustaka Loka, Jakarta.
Wain, A 2025, ‘Dua Kronik Tionghoa Semarang dan Cirebon: Suatu Catatan tentang Asal Usul dan Kehandalan’, (terj.), Jurnal Identitas, Vol. 5, No. 1, pp. 1-27 (https://jurnalidentitas.id/index.php/jid/en/article/view/43).
Diterjemahkan dari Wain, A 2017, ‘The two Kronik Tionghua of Semarang and Cirebon: A note on provenance and reliability’, Journal of Southeast Asia Studies, Vol. 48, Issue 2, pp. 179-195. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022463417000030.
