Bupati Bengkalis Kasmarni menerima audiensi para tokoh Tionghoa Bukit Batu yang merupakan pengurus Hock Hian Kiong. Audiensi terselenggara pada Senin, 29 September 2025, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis. Pertemuan ini dipimpin Ruby Handoko (Akok) didampingi Anggota DPRD Bengkalis, Cecep Kurniawan. Selain permohonan hibah tanah, pengurus juga menyampaikan aspirasi umat Buddha di Bengkais untuk membangun sekolah Buddhis.
Audiensi berlangsung hangat, dengan para pengurus menyampaikan sejumlah harapan terkait keberlanjutan kelenteng dan pengembangan pendidikan Buddhis di wilayah tersebut. Kelenteng adalah istilah serapan dari Kwan Im Teng. Tempat ibadah agama Buddha Tionghoa (Chinese Buddhism) tertua di Nusantara.
Harapan Hibah Lahan untuk Kelenteng
Nama sebuah tempat ibadah Agama Buddha Tionghoa, sudah mengandung kata keterangan tempat. Contoh pada Hock Hian Kiong, keterangan tempatnya adalah kata Kiong. Maka kalau menggunakan istilah Kelenteng Hock An Kiong, menjadi redundan atau pengulangan. Apalagi kalau membaca karakter kanji atau mandarin pada papan nama. Tentu hanya tertulis Hock Hian Kiong.
Dalam pertemuan tersebut, Akok menjelaskan bahwa Hock Hian Kiong saat ini berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, pengurus dan umat Buddha Bengkalis berharap agar lahan tersebut dapat dihibahkan sehingga ada kepastian hukum. Mengingat tempat ibadah ini telah lama menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan umat Buddha di Bukit Batu.
Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Kasmarni menyampaikan komitmennya untuk menjaga keberadaan kelenteng. Meskipun di sekitar lokasi sedang direncanakan pembangunan fasilitas publik.
“Kami pastikan eksistensi kelenteng tetap terjaga. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, lahan akan kami hibahkan. Jadi tidak perlu khawatir,” ujar Bupati.
Ia juga meminta BPKAD melalui Kabid Aset Ikramudin untuk segera menuntaskan proses administrasi hibah sesuai regulasi, dengan target selesai sebelum akhir 2025.
Rencana Pembangunan Sekolah Buddhis
Selain hibah lahan kelenteng, para pengurus juga mengusulkan pemanfaatan lahan pemerintah di sisi kelenteng. Lahan dimaksud terletak dekat akses keluar Pelabuhan RoRo Sungai Pakning. Pengurus berencana membangun kompleks Sekolah Buddhis di lahan tersebut.
Namun Bupati menjelaskan bahwa area tersebut sudah termasuk dalam rencana perluasan pelabuhan yang disusun Dinas Perhubungan. Sehingga tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan sekolah.
Meski demikian, Bupati tetap memberikan jalan alternatif. Ia menyarankan agar rencana sekolah tetap dikaji dengan memanfaatkan lahan di sisi kanan kelenteng, yang juga merupakan aset daerah dan masih mungkin diperuntukkan bagi kebutuhan komunitas Tionghoa.
“Koordinasikan secara teknis dengan BPKAD apakah lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun sekolah dalam satu komplek dengan kelenteng,” jelas Kasmarni.
Pertemuan Penuh Harapan
Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan ini memberi angin segar bagi para pengurus Hock Hian Kiong. Mereka menyatakan siap melanjutkan komunikasi dengan BPKAD untuk menindaklanjuti proses hibah lahan dan kemungkinan pembangunan sekolah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri; Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andris Wasono; Kadis Kominfotik, H. Suwarto; Kadis Perhubungan, Muhammad Adi Pranoto; serta sejumlah pejabat lainnya.@esa
