Pada 10–11 Januari 2026, Universitas Tsinghua di Beijing menyelenggarakan sebuah simposium. Temanya adalah “Simposium 2026 tentang Studi Buddhisme Han–Tibet”. Sebuah forum yang menghimpun sekitar 50 akademisi dan tokoh keagamaan. Termasuk para biksu dan khenpo (kepala vihara). Mereka berasal dari berbagai biara utama aliran Nyingma di Tibet dan wilayah etnis Tibet di Tiongkok. Simposium ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Buddhisme Han–Tibet. Institusi yang berada di bawah Fakultas Humaniora ini, berfokus pada sejarah, tokoh, dan ajaran aliran Nyingma.
Salah satu aspek menarik dari kegiatan ini adalah pergeseran terminologis yang tampaknya sedang dikembangkan dalam wacana resmi. Penggunaan istilah “Agama Buddha Han” (Han Buddhism) menggantikan “Agama Buddha Tiongkok” (Chinese Buddhism). Dalam kerangka ini, keduanya tampak diposisikan sebagai dua komponen tradisi etnis dalam Agama Buddha yang lebih luas. Secara kolektif seluruhnya disebut sebagai bagian dari warisan budaya Tiongkok yang unggul.
Dalam pidato pembukaannya. Profesor Shen Weirong, Direktur Pusat Studi Buddhisme Han–Tibet. Menjelaskan bahwa studi Buddhis tidak hanya merupakan upaya akademik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan “rasa kebersamaan sebagai komunitas bangsa Tiongkok”. Menurutnya, dialog antara kalangan akademik dan komunitas keagamaan, sebagaimana terjadi dalam simposium tersebut. Merupakan bentuk konkret dari “adaptasi Buddhisme ke dalam konteks Tiongkok”.
Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir yang mendorong “sinifikasi agama”. Suatu proses penyesuaian praktik dan doktrin agama agar selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik Tiongkok kontemporer. Dalam konteks Agama Buddha Tibet, hal ini mencakup upaya untuk menekankan keterkaitan historis dan budaya antara tradisi Tibet dan Tiongkok daratan, serta memperkuat narasi integrasi nasional.
Namun, pergeseran dari istilah “Agama Buddha Tiongkok” ke “Agama Buddha Han” juga membawa implikasi konseptual. Istilah “Tiongkok” bersifat geopolitik dan inklusif terhadap berbagai kelompok etnis, sedangkan “Han” merujuk pada kelompok etnis mayoritas. Dengan demikian, penggunaan istilah “Han” berpotensi mengubah cara Agama Buddha Tibet dipahami. Tidak lagi sebagai sesuatu yang bersifat asing, tapi bagian dari spektrum internal yang beragam sejajar dengan etnis lainnya.
Di sisi lain, partisipasi aktif para tokoh keagamaan Tibet dalam forum semacam ini menunjukkan adanya ruang dialog antara negara dan komunitas religius. Biara-biara seperti Samye, Mindrolling, Dzogchen, Palyul, dan Larung Gar turut mengirimkan perwakilan, yang mengindikasikan tingkat keterlibatan tertentu dari kalangan internal Buddhisme Tibet terhadap wacana resmi ini.
Penting untuk dicatat bahwa proyek sinifikasi agama di Tiongkok bukanlah fenomena baru. Namun suatu evolusi terminologis dan pendekatan akademik. Seperti yang terlihat dalam simposium Tsinghua, yang menandai tahap baru dalam upaya tersebut. Tentu menarik untuk dibahas lebih dalam soal akurasi historis dan teologisnya. Selain tentunya, soal bagaimana identitas agama dikelola dalam kerangka negara-bangsa modern.
Dalam konteks global, di mana banyak tradisi agama menghadapi tantangan adaptasi terhadap realitas sosial-politik kontemporer. Kasus Agama Buddha Tibet di Tiongkok menawarkan contoh kompleks tentang interaksi antara agama, identitas etnis, dan kebijakan negara. Bagaimana keseimbangan antara pelestarian tradisi dan integrasi nasional akan terus menjadi isu yang layak diamati. Baik oleh pemerhati agama, kewarganegaraan, sejarawan, maupun pengamat kebijakan publik.@eddy setiawan
