Kongres Nasional ke-11 Asosiasi Buddha Tiongkok (BAC) berlangsung di Beijing pada 28–29 Desember 2025. Dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi itu, dibentuk Komite Pengawas. Sebuah badan baru yang bertugas mengawasi kinerja dan tata kelola internal asosiasi.
Sebanyak 547 perwakilan Buddhis dari tiga tradisi utama (Sanskerta, Pali, dan Tibet), yang berasal dari 31 provinsi, wilayah otonom, dan kota setingkat provinsi hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka didampingi oleh 106 perwakilan undangan khusus. Hadir pula Duan Yijun, Wakil Menteri Departemen Kerja Front Persatuan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Kepala Administrasi Urusan Agama Nasional, yang menyampaikan pidato resmi.
Kongres memilih Yanjue sebagai presiden BAC periode ke-11, menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, kongres juga memilih anggota Dewan dan Dewan Tetap BAC periode 2025–2030.
Yang menjadi sorotan adalah pembentukan Komite Pengawas pertama BAC. Bhiksu Zhengci, mantan wakil presiden BAC periode sebelumnya, terpilih sebagai Kepala Pengawas. Dengan jabatan baru ini, Zhengci tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
Zhengci, lahir di Daye, Provinsi Hubei, pada 1971, ditahbiskan sebagai bhikkhu pada April 1983. Ia sebelumnya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Buddha Provinsi Hubei, serta menjadi kepala vihara di Wuzu Temple di Huangmei. Juga di Vihara Honghua yang berlokasi di Gunung Dongfang, Huangshi. Pengalaman kepemimpinannya di tingkat lokal dan nasional menjadikannya figur sentral dalam struktur baru BAC ini.
Pembentukan Komite Pengawas di tingkat nasional mengikuti tren yang telah berkembang di sejumlah daerah. Sejak beberapa tahun terakhir, asosiasi Buddha di Shenyang (Liaoning), Jinjiang (Fujian), dan Provinsi Jilin telah membentuk komite serupa. Menurut pengumuman sebelumnya dari Asosiasi Buddha Shenyang. Komite pengawas lokal beroperasi berdasarkan prinsip “kepemimpinan kolektif, sentralisme demokratis, diskusi menyeluruh, dan pengambilan keputusan melalui rapat”. Tugas utamanya mencakup pengawasan internal, evaluasi kebijakan, serta pengembangan pendekatan kerja organisasi.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya BAC untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan transparansi, dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan keagamaan pemerintah Tiongkok yang menekankan pada “sinifikasi agama” dan integrasi nilai-nilai sosialis.@esa
